Oleh: Syaiful W. Harahap
Salah satu isu yang terus bergulir sejak pemerintahan Orde Baru (Orba) adalah soal swasembada beras. Dalam acara “Silaturrahmi Jokowi-JK dan Rumah Transisi” di Jakarta Pusat, Minggu, 28 September 2014, ketika itu Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan isu yang sangat penting terkait dengan kehidupan bangsa yaitu beras. "Saya ndak tau hitung-hitungan pokja tani di tim gimana. Tapi saya hitung angka tiga hingga empat tahun bisa kita capai," kata Jokowi dengan nada yakin dihadapan pakar dan relawan.
Salah satu syarat untuk mencapai swasembada beras adalah irigasi teknis yang hanya bisa dicapai dengan jumlah bendungan yang signifikan. Pemerintahan Jokowi/JK menargetkan pembangungan 65 bendungan besar yang tersebar di seluruh Nusantara. Bendungan itu akan rampung tahun 2023. Sampai akhir tahun 2019 ditargetkan selesai 29 bendungan, sedangkan yang sudah beroperasi 15 bendungan.
Sebagai catatan sampai awal tahun 2015, di Indonesia baru ada 231 bendungan besar dan kecil. Sebagian justru tidak sepenuhnya untuk sektor pertanian. Dari jumlah ini dilaporkan 52 persen jaringan irigasi rusak, bahkan ada yang sudah 30 tahun rusak tapi tidak diperbaiki.
Dengan jumlah bendungan dan waduk 231 itu pun hanya bisa mengairi sekitar 792 ribu hektar atau sekitar 11 persen areal persawahan dari 7,2 juta hektar areal sawah nasional. Sedangkan sisanya sekitar 6,4 juta hektar sawah hanya memanfaatkan air di musim hujan atau sawah tadah hujan.
Dengan kondisi seperti di atas, di awal kepemimpinannya Jokowi melihat adalah hal yang mustahil mencapai swasembada pangan. Maka, dengan membangun bendungan untuk mengairi lahan sawah yang lebih luas petani bisa panen dua kali setahun sehngga produksi padi terus meningkat.
Jika dibandingkan dengan China, misalnya, jumlah bendungan dan waduk di Indonesia sangat kecil. China sudah membangun 110.000 waduk. Sedangkan Amerika Serikat 6.100 dan Jepang 3.000. Maka, masuk akal kalau swasembada beras di Indonesia terhaladang.
Pembangungan infrastruktur pertanian yaitu waduk dan bendungan di masa Pemerintahan Jokowi/JK tahun 2014-2019 merupakan fondasi dasar pertanian nasional yang jadi titik awal pengembangan sektor pertanian nasional.
Dana untuk membangun waduk al. akan diambil dari pengalihan anggaran subsidi konsumtif, seperti subsidi energi. Dalam APBN 2015, misalnya, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mengalokasikan dan Rp 430 triliun untuk subsidi energi. Dari jumlah ini Rp 330 triliun untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dengan mencabut subsidi komsumtif yang dialihkan ke pembangunan infrastruktur, dalam hal pertanian yaitu bendungan, akan memperkokoh ketahanan pangan nasional.
Catatan Kementerian Pertanian (Kementan) menunjukkan produksi beras Indonesia pada kurun waktu tahun 2015-2019 menghasilkan stok beras di Bulog sebanyak 2,5 juta ton. Kondisi ini sudah masuk pada era swasembada beras. Pada tahun 2019 Indonesia membutuhkan 2,5 juta ton beras per bulan atau 29,5 juta per tahun untuk kebutuhan konsumsi nasi 267 juta jiwa warga Indonesia. Jumlah ini tersedia dari padi yang diproduksi petani nasional.
Biar pun ada impor, seperti yang ditetapkan Badan Pangan Sedunia PBB (Food and Agriculture Organization/FAO) bisa disebut swasembada pangan jika kecukupan beras bisa dihasilkan sendiri dan impor paling banyak 10 persen.
Pembangunan bendungan dihadang beberapa masalah, seperti perencanaan teknis dan nonteknis yang terkait dengan pembebasan lahan.
Selain itu perlu juga menjaga daerah hulu (tangkapan hujan) dan daerah sepanjang daerah aliran sunga (DAS) untuk mencegah sedimentasi di bendungan dan ketersediaan air yang mengalir ke bendungan. Ini terkait dengan alih fungsi lahan di hulu dan DAS.
Itu artinya perlu sosialisasi dan edukasi yang intens terhadap masyarakat, terutama yang bermukim di hulu sungai dan DAS. []
