UNTUK INDONESIA
Jokowi Bandingkan Izin Investasi di Indonesia dan Arab
Jokowi membandingkan proses perizinan investasi di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), dengan di Indonesia.
Presiden Joko Widodo berpidato saat pembukaan Muktamar V PKB di Bali, Selasa (20/8/2019). Muktamar mengangkat tema melayani ibu pertiwi. (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membandingkan proses perizinan investasi di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), dengan di Indonesia. Jika di Dubai prosesnya sekitar 30 menit, sementara di Tanah Air tahunan.

Jokowi bercerita ketika 17 tahun lalu mengurus perizinan investasi di Dubai. Sementara proses perijinan mendirikan pembangkit listrik di Tanah Air memerlukan waktu lima tahun. Sebabnya ada 259 ijin yang harus dilalui.

"Saya kejar dari 259 ijin mengurus bisa dipangkas, lalu sekarang 58 ijin namun proses masih tahunan," kata Jokowi dalam pembukaan Muktamar V PKB 2019, di Nusa Dua, Bali, seperti dilansir dari Antara, Selasa 20 Agustus 2019.

Di tahun 70-an mereka naik truk dan pick up, kita naik Toyota Kijang, namun tahun 80-85 mereka lompat, kendaraannya menggunakan Mercedes dan BMW namun kita masih menggunakan Kijang.

Jokowi juga membandingkan antara Indonesia dengan UEA, kedua negara memiliki minyak dan gas, namun UEA tidak memiliki mineral dan batu bara, emas, nikel, dan bauksit namun pendapat perkapitanya 43 ribu dolar AS dan Indonesia hanya 4.000 dolar AS.

Selain itu dia juga menceritakan di tahun 60-an, UEA menggunakan unta untuk angkutan orang sedangkan Indonesia gunakan Holden dan Himpala.

"Di tahun 70-an mereka naik truk dan pick up, kita naik Toyota Kijang, namun tahun 80-85 mereka lompat, kendaraannya menggunakan Mercedes dan BMW namun kita masih menggunakan Kijang," kata Jokowi.

Selain itu Jokowi  juga mengingatkan kepada legislatif agar tidak terlalu banyak membuat produk legislasi karena yang seharusnya diutamakan adalah kualitas bukan kuantitas.

Dia sudah menyampaikan kepada asosiasi DPRD seluruh Indonesia agar tidak membuat banyak Peraturan Daerah (Perda), 1-2 namun kualitasnya baik untuk melindungi kepentingan negara dan rakyat.

Berita terkait
PLN Ganti Rugi Pemadaman Listrik, Cek Prosedurnya
Pemadaman listrik ditindaklanjuti dengan ganti rugi dari PLN kepada seluruh pelanggan yang terdampak mati lampu. Berikut prosedurnya.
Kementerian Investasi Jokowi Bisa Pangkas Birokrasi?
Komisi VI DPR Dito Ganinduto sambut baik rencana Presiden Jokowi membentuk Kementerian Investasi, asal bisa berfungsi sebagai pemangkas birokrasi.
Sandiaga Uno Apresiasi Kementerian Investasi Jokowi
Sandiaga Uno mengapresiasi rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk kementerian baru di bidang investasi.
0
Polisi Abdya Aceh Gratiskan Operasi Bibir Sumbing
Polres Aceh Barat Daya menggelar operasi bibir sumbing gratis terhadap masyarakat penderita .