Jakarta - Ketika menjabat sebagai presiden setelah dilantik tanggal 20 Januari 2021, Presiden terpilih Joe Biden diperkirakan akan dengan cepat membatalkan beberapa kebijakan imigrasi yang diterapkan Presiden Donald Trump, terutama yang paling diperdebatkan. Reporter imigrasi VOA, Aline Barros, mengamati rencana Biden menindaklanjuti kebijakan yang berdampak pada pengungsi, pencari suaka, dan penerima DACA.
DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) yaitu kebijakan imigrasi Amerika Serikat yang mengizinkan imigran gelap yang dibawa ke negara tersebut saat masih anak-anak untuk mendapatkan periode penundaan deportasi selama dua tahun dan juga bisa memperoleh izin kerja di Amerika Serikat (Wikipedia).
Larangan datang ke AS, pembatasan pencari suaka dan pengungsi, memisahkan anggota keluarga dan dorongan penghapusan program DACA merupakan beberapa kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump yang dijanjikan Presiden terpilih Joe Biden akan dibatalkan.
Biden kemungkinan akan mengeluarkan beberapa keputusan untuk membatalkan kebijakan-kebijakan tersebut, papar para analis.
Maureen Sweeney, dosen dan direktur klinik layanan imigrasi pada Maryland Carey Law mengemukakan, “Semua hal yang dilakukan Presiden Trump secara sepihak itu, bisa dilakukan secara sepihak juga atau dibatalkan. Menurut saya, larangan masuk ke AS, misalnya, dapat dibatalkan. Dan, saya kira pembatasan pengungsi itu akan segera diubah. Itu jelas menjadi kewenangan presiden.”
Upaya Presiden Trump mengakhiri program DACA, atau Deferred Action for Childhood Arrivals, memicu protes besar selama empat tahun masa jabatannya.
Program era Obama itu memberi perlindungan dari ancaman deportasi bagi mereka yang dibawa secara ilegal ke Amerika Serikat ketika masih di bawah umur. Trump menyatakan program itu hampir sama dengan "pengampunan bagi pendatang gelap" namun berjanji untuk membantu penerima DACA jika Kongres AS bertindak.
“Saya peduli pada para penerima DACA. Semoga Kongres dapat membantu mereka dan melakukannya dengan benar,” ujar Trump.
Akan tetapi Kongres tidak bertindak sehingga nasib sejumlah penerima program DACA berada di tangan pengadilan. Putusan terbaru pengadilan terkait masalah itu memerintahkan badan-badan imigrasi AS mengaktifkan kembali program DACA sepenuhnya. Namun penentang program DACA bertekad untuk terus membawa kasus tersebut ke pengadilan.
Sebagai bagian dari janjinya untuk mengontrol perbatasan dengan Meksiko dan mencegah kedatangan imigran ilegal, Trump memberlakukan Protokol Perlindungan Migran, yang dikenal sebagai MPP. MPP mewajibkan migran untuk tinggal di kota-kota perbatasan Meksiko sementara menunggu sidang pengadilan imigrasi mereka di Amerika Serikat. Sejumlah pakar mengatakan membatalkan MPP dan memulihkan perlindungan bagi pencari suaka akan menjadi tantangan yang paling sulit.
Pendukung kebijakan imigrasi Presiden Trump menyatakan beberapa perubahan itu perlu dilakukan.
Selain itu Biden, tidak secara khusus merujuk pada mahasiswa asing tingkat sarjana dalam "Rencana untuk Mengamankan Nilai-Nilai Kita sebagai Bangsa Imigran", yang diunggah di laman JoeBiden.com. Namun, ia mengatakan akan meningkatkan jumlah visa untuk "imigrasi tetap berbasis pekerjaan - dan menawarkan mekanisme untuk sementara waktu mengurangi jumlah visa selagi angka pengangguran di Amerika tinggi."
Pelajar asing mengidentifikasi hambatan pada peluang kerja tetap di Amerika sebagai alasan mengapa sebagian orang tidak memilih Amerika sebagai tujuan pendidikan, menurut Institute for International Education (IIE). Perguruan tinggi dan universitas Amerika menerima lebih dari 1 juta siswa internasional tahun lalu, tetapi catatan IIE menunjukkan setelah puluhan tahun jumlah itu meningkat, pendaftaran menurun dalam dua tahun ini.
Jumlah F-1 atau visa pelajar yang dikeluarkan dalam empat tahun ini, menurun. Pada tahun fiskal 2016, Departemen Luar Negeri menerbitkan 502.214 visa F-1. Pada 2017, jumlah itu turun menjadi 421.008.
Berkaitan program penerimaan pengungsi, yang mencapai rekor terendah di bawah pemerintahan Trump, Joe Biden berjanji akan menaikkan batas jumlah pengungsi menjadi 125.000. Tetapi para analis menegaskan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pada masa mendatang.
Namun, para ahli juga menyampaikan isu imigrasi kemungkinan tidak akan menjadi prioritas utama Biden karena pandemi virus corona masih terus menghantam perekonomian AS dan merenggut nyawa warga Amerika (mg/ka)/voaindonesia.com. []