TAGAR.id - Pemerintah Jerman ingin mempermudah naturalisasi dengan UU Kewarganegaraan yang baru. Namun bagi sekitar 126.000 orang tanpa kewarganegaraan yang ada di jerman, tidak banyak yang berubah. Oliver Pieper melaporkannya untuk DW.
Bagi orang-orang seperti Christiana Bukalo, 29 tahun, yang lahir di Jerman namun tidak memiliki kewarganegaraan, kehidupan sehari-hari bisa menjadi tantangan besar. Baik itu ketika ingin membuka rekening bank, memesan hotel, menikah, atau mengejar karir — untuk semuanya diperlukan kartu identitas KTP atau paspor.
"Anda tidak memiliki kebebasan untuk bepergian, karena diperlukan dokumen perjalanan. Anda mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan,” kata Christiana Bukalo kepada DW. "Saya kenal orang-orang yang tidak dapat menyelesaikan studinya karena mereka harus menunjukkan akta kelahiran untuk mengikuti ujian akhir. Selain itu, orang yang tidak memiliki kewarganegaraan tidak punya hak untuk memilih."
Christiana Bukalo adalah putri dari orang tua asal Afrika Barat, yang kewarganegaraannya tidak dapat diverifikasi oleh otoritas Jerman. Dia adalah salah satu dari sekian banyak orang tanpa kewarganegaraan yang tinggal di Jerman – saat ini berjumlah sekitar 126.000 orang. Banyak dari mereka adalah warga Palestina, Kurdi atau mantan warga negara Uni Soviet atau Yugoslavia – negara-negara yang sekarang tidak ada lagi.
Christiana Bukalo (Foto: dw.com/id - Dominik Morbitzer)
'Statefree': Memberi informasi kepada masyarakat
Dua tahun lalu, Christiana Bukalo memutuskan untuk memberikan suara kepada orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan mendirikan organisasi "Statefree" di München. Tujuannya tidak hanya untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas, melainkan juga untuk mengajukan tuntutan kepada para politisi.
"Di Jerman, kita mengalami reproduksi kondisi tanpa kewarganegaraan yang ekstrem, karena tidak ada cara yang jelas untuk menangani anak-anak tanpa kewarganegaraan yang lahir di sini,” katanya. "Kami menuntut agar anak-anak tanpa kewarganegaraan yang lahir di Jerman mempunyai hak atas kewarganegaraan Jerman.”
Di Jerman, yang penting untuk status kewarganegaraan adalah asal usul, bukan tempat lahir. Jika orang tua tidak mempunyai kewarganegaraan, maka anak mereka pun akan mendapat status yang sama. Akibatnya, sepertiga dari seluruh orang yang tidak memiliki kewarganegaraan di Jerman adalah anak-anak.
Statefree menaruh harapan besar terhadap undang-undang kewarganegaraan baru yang diusulkan oleh pemerintahan koalisi SPD, Partai Hijau dan FDP. Namun isu status tanpa kewarganegaraan sejauh ini belum muncul dalam rancangan undang-undang mana pun.
Menjawab pertanyaan dari DW, Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Jerman menerangkan: "Kekhawatiran orang-orang tanpa kewarganegaraan sudah diperhitungkan dalam undang-undang kewarganegaraan. Selain itu, peraturan umum untuk memperoleh kewarganegaraan Jerman berlaku bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan, karena orang-orang tanpa kewarganegaraan juga adalah orang asing dalam pengertian hukum kewarganegaraan."
Judith Beyer (Foto: dw.com/id - Inka Reiter)Belum ada prosedur hukum yang jelas
Reformasi undang-undang kewarganegaraan, yang mencakup naturalisasi cepat dan insentif bagi imigran terampil, terjadi pada saat perdebatan mengenai migrasi juga menjadi agenda utama politik Jerman. Namun hal itu tidak berdampak pada orang tanpa kewarganegaraan.
Judith Beyer, profesor antropologi di Universitas Konstanz, telah meneliti keadaan orang tanpa kewarganegaraan sejak ia menemukan topik tersebut tujuh tahun lalu dalam perjalanan penelitiannya ke Myanmar, di mana 700.000 anggota minoritas Muslim Rohingya melarikan diri dari penganiayaan. Mereka sekarang tinggal di Bangladesh namun dianggap tidak memiliki kewarganegaraan berdasarkan hukum internasional.
"Tanpa kewarganegaraan adalah masalah yang belum menjadi perhatian publik di Jerman,” kata Judith Beyer kepada DW. Di Jerman juga tidak ada prosedur standar untuk menentukan keadaan tanpa kewarganegaraan – hal ini bergantung pada otoritas kota, yang berarti otoritas di München terkadang mengambil keputusan yang berbeda dibandingkan di Hamburg atau Köln.
Intinya, tergantung individu yang mengambil keputusan, kata Beyer. "Itulah yang terus dikeluhkan oleh banyak orang yang tidak memiliki kewarganegaraan: tidak ada kepastian hukum. Seringkali hal tersebut bukan disebabkan oleh niat buruk, namun hanya karena kurangnya pengetahuan tentang cara menangani orang yang tidak memiliki kewarganegaraan.”
Sekitar 30.000 orang di Jerman seperti Christiana Bukalo telah resmi diakui sebagai orang tanpa kewarganegaraan, yang berarti mereka dapat mengajukan permohonan naturalisasi setelah enam tahun menetap di Jerman. Namun masih ada hampir 100.000 orang yang dikategorikan sebagai orang-orang dengan kewarganegaraan yang tidak jelas, termasuk pengungsi yang tidak memiliki dokumen untuk membuktikan identitas mereka, seperti orang Rohingya yang lari dari Bangladesh. (hp)/dw.com/id. []