TAGAR.id - Kantor urusan hak-hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan geng-geng kriminal telah memaksa ratusan ribu orang di Asia Tenggara untuk berpartisipasi dalam operasi penipuan daring yang melanggar hukum, termasuk taktik romantis palsu, tawaran investasi palsu, dan skema perjudian ilegal.
UNCHR (United Nations High Commisioner For Refugees), dalam laporan barunya, mengutip “sumber yang dapat dipercaya” bahwa setidaknya 120.000 orang di Myanmar yang dilanda konflik dan sekitar 100.000 orang di Kamboja “mungkin ditahan dalam situasi di mana mereka dipaksa melakukan aktivitas penipuan online.”
Laporan ini memberikan pencerahan baru mengenai penipuan kejahatan dunia maya yang telah menjadi masalah besar di Asia, dengan banyak pekerja yang terjebak dalam perbudakan virtual dan dipaksa untuk berpartisipasi dalam penipuan yang menarget orang-orang melalui internet.
Laos, Filipina, dan Thailand juga disebut-sebut sebagai negara tujuan atau transit utama bagi puluhan ribu orang. Geng-geng kriminal semakin banyak yang menyasar para migran, dan memikat beberapa korban dengan perekrutan kerja yang palsu.
Ilustrasi perdagangan orang. (Foto: Ist)UNCHR mengatakan bahwa dampak pasti penipuan tersebut terhadap masyarakat dan pendapatan yang dihasilkannya sulit diperkirakan karena kerahasiaan dan kesenjangan dalam respons pemerintah, tetapi diyakini besarnya mencapai miliaran dolar AS setiap tahunnya.
Beberapa korban telah menjadi sasaran penyiksaan, hukuman kejam, kekerasan seksual dan penahanan sewenang-wenang, dan kejahatan lainnya, katanya.
Pada Juni, polisi Filipina yang didukung oleh pasukan komando memimpin penggerebekan untuk menyelamatkan lebih dari 2.700 pekerja dari China, Filipina, Vietnam, Indonesia dan belasan negara lain yang diduga ditipu untuk bekerja di situs online game palsu dan kelompok kejahatan dunia maya lainnya.
Pada Mei 2023, para pemimpin ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara/Association of Southeast Asian Nation) sepakat dalam pertemuan puncak di Indonesia untuk memperketat kontrol perbatasan dan penegakan hukum serta memperluas pendidikan masyarakat untuk melawan sindikat kriminal yang memperdagangkan pekerja ke negara lain, di mana mereka diminta untuk berpartisipasi dalam penipuan online. (ab/uh)/Associated Press/voaindonesia.com. []