Janji Kampanye Jokowi 10 Juta Lapangan Kerja Sudah Terpenuhi, Ini Datanya dari Menaker

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan janji Presiden Joko Widodo akan lapangan kerja sebanyak 10 juta sudah terpenuhi dalam tiga tahun terakhir.
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri (Foto: Dok. Kantor Staf Kepresidenan)

Jakarta, (Tagar 24/4/2018) -  Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan janji Presiden Joko Widodo akan lapangan kerja sebanyak 10 juta sudah terpenuhi dalam tiga tahun terakhir. Hal ini sekaligus membantah kritik dan informasi yang menyesatkan bahwa janji Jokowi terhadap lapangan kerja hanya omong kosong. 

Hanif memaparkan, selama tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi ini, lapangan pekerjaan sudah bertambah cukup signifikan. Janji kampanye Jokowi adalah 10 juta lapangan pekerjaan selama 5 tahun. Jika memang janji kampanye 10 juta selama lima tahun, maka berarti per tahunnya sebanyak 2 juta.

“Data yang ada di kami menyebutkan bahwa pada 2014 ada 2,6 juta lapangan kerja, kemudian pada 2015 ada 2,8 juta, pada 2016 ada 2,4 juta, dan pada 2017 sebanyak 2,6 juta. Artinya kan sudah melampaui janji kampanye,” kata Menaker, mengutip rilis dari Kantor Staf Kepresidenan, Selasa (24/4).

Hal ini disampaikan Hanif  saat jumpa pers dengan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko di Bina Graha, Jakarta, Selasa (24/4), terkait Perpres No. 20/2018 mengenai Tenaga Kerja Asing.

Ia menekankan, investasi merupakan hal yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan, “Kita tidak bisa membangun hanya dengan APBN saja, kontribusi APBN kita hanya sekitar 15-an persen,” papar Hanif Dhakiri.

Hanif menekankan, Perpres ini hanya mengatur kemudahan pada sisi prosedur dan birokrasi masuknya TKA, bukan membebaskannya sama sekali. “Kalau ada didapati pekerja asing bekerja sebagai buruh kasar ya itu pelanggaran. Pelanggaran ya pasti ditindak,” tegasnya.

Hanya saja ia menekankan, agar pelanggaran-pelanggaran itu tidak digeneralisir. “Perlakukan kasus sebagai kasus. Karena kita juga tak ingin apa yang terjadi pada TKI kita digeneralisir,” ungkapnya. (Fet)

Berita terkait
0
Serangan ke Suharso Monoarfa Upaya Politik Lemahkan PPP
Ahmad Rijal Ilyas menyebut munculnya serangan yang ditujukan kepada Suharso Manoarfa merupakan upaya politik untuk melemahkan PPP.