Jakarta - Isu reshuffle menteri menggelinding setelah Presiden Jokowi tak dapat menahan amarah kepada bawahannya di Kabinet Indonesia Maju saat rapat di Istana Jakarta pada 18 Juni 2020. Nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok lantas digosipkan masuk bursa menteri pengganti.
Sebagai contoh harga BBM yang tidak turun meskipun harga minyak dunia turun.
Menurut Wakil Sekjen DPP PPP Achmad Baidowi kinerja Ahok selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina belum terlihat maksimal. Dari situ, publik dapat menilai apakah Ahok mampu menjadi menteri.
"Kalau kita lihat kinerjanya sebagai komisaris Pertamina belum terasakan manfaatnya,” kata Baidowi melalui keterangannya.
Baca juga:
- Berat Badan Ahok Turun 5 Kg, Efek Olahraga atau Stres?
- Ahok Terakhir Olahraga Lari Saat Berseragam SMP
- Ahok Pamer Foto Keluarga, Usai Cerita Veronica Selingkuh
Baidowi menuturkan, ketika harga minyak mentah dunia jatuh, kinerja Ahok tak nampak. Padahal, Pertamina telah membahas turunnya harga BBM bersubsidi dengan DPR.
Ketika itu juga, kata Baidowi, publik menganggap efek turunnya BBM bersubsidi bakal meringankan beban masyarakat yang terkena imbas pandemi Covid-19, tetapi silih pendapat tersebut tak mendapat sambutan Ahok yang memiliki tugas pengawasan di Pertamina.
"Sebagai contoh harga BBM yang tidak turun meskipun harga minyak dunia turun. Walaupun itu otoritas direksi, lalu fungsi komisaris di situ apa? Bukankah dalam rangka pengawasan?" ujarnya.
Menurut Baidowi, sebaiknya Ahok membuktikan terlebih dahulu ke publik terkait kinerja-kinerjanya sebagai petinggi BUMN pengelola minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia. "Kami belum melihat merasakan Ahok effect di Pertamina," katanya.
Namun, Baidowi mengatakan sah-sah saja jika Ahok dipasang di kabinet oleh Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif pengangkatan dan pelengseran menteri. Menurut anggota Komisi VI DPR itu, Jokowi tentu mempunyai tolok ukur tersendiri memilih bawahannya menjadi menteri.
"Parameter yang dilakukan terhadap figur yang hendak diangkat sebagai mnteri tentu mutlak kewenangan presiden," tutur dia.