UNTUK INDONESIA
Istana Dukung Tjahjo ASN Dapat Pensiun Rp 1 M
Tanggapan Istana terkait pernyataan MenPAN RB, Tjahjo Kumolo, soal dana pensiun ASN Rp 1 miliar
Menpan-RB Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 19 November 2019. (Foto: Tagar/Popi)

Jakarta - Istana angkat suara terkait pernyataan Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Tjahjo Kumolo, yang berharap agar ASN mendapatkan dana pensiun mencapai angka Rp 1 miliar.

Melalui Juru bicara (Jubir) Presiden Joko Widodo (Jokowi) bidang sosial , Angkie Yudistia, pemerintah menilai hal ini sebagai hadiah bagi para ASN yang telah bekerja dan mengabdi.

"Pemerintah memiliki keinginan kuat untuk membalas jasa para abdi negara ketika mereka tidak lagi bertugas. Pemerintah memastikan untuk menyiapkan skema terbaik, agar nantinya, mereka bisa memulai kehidupan baru setelah tak lagi mengabdi kepada negara atau ketika pensiun kelak," kata Angkie kepada Tagar, Selasa malam, 18 Februari 2020.

Menurut Stafsus Milenial ini, pernyataan Tjahjo Kumolo beralasan karena Negara berusaha sebaik mungkin agar para ASN memiliki rancangan hidup yang bagus ketika mereka pensiun. "Hal itu bisa terjadi jika pemerintah mampu memaksimalkan tabungan pensiun dan akhirnya mereka bisa mengoptimalkan dana yang didapat sebaik-baiknya," ujar Angkie.

Ia menyebut, Negara memang memiliki kewajiban untuk mensejahterakan rakyat, maka, kata dia, terkait dana pensiun, skema ini juga harus dipersiapkan dengan matang, agar nantinya tidak membebani anggaran negara.

"Opsi terbaik yang akan diambil nanti, supaya bisa berdampak positif baik bagi para ASN maupun negara, dan lebih luas, untuk seluruh warga Indonesia," kata Angkie.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo menyatakan satu harapan agar ASN memiliki dana pensiun hingga Rp 1 miliar.

Tjahjo menyebut dana pensiun sebesar itu bisa didapat dari iuran tabungan bulanan yang dikelola PT Taspen mulai dari awal hingga akhir masa kerja ASN.

Hal itu sontak menjadi perbincangan ramai, usai Tjahjo berdiskusi soal pengelolaan dana tabungan ASN dengan pihak Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dan PT Taspen.

Ia menyebut, semua berawal saat diskusi bersama Ketua Umum Pegawai Republik Indonesia Zudan Arif Fakrulloh dan PT Taspen (Persero) guna membahas pengelolaan dana tabungan ASN.

Diskusi tersebut, kata Tjahjo, hanya membicarakan usulan tentang ASN dapat dana pensiun Rp 1 miliar.

Namun Tjahjo membantah kabar yang menyebutkan bahwa dirinya mengusulkan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani perihal soal pemberian dana pensiun ASN senilai Rp 1 miliar.

"Hal ini pernah didiskusikan antara saya dengan Ketua Umum Korpri dan juga dengan pihak PT Taspen yang sekarang pada posisi sehat pengelolaan keuangannya. Jadi pembicaraan dengan PT Taspen tidak dengan Ibu Menteri Keuangan sebagaimana diberitakan media online," kata Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 18 Februari 2020.

Meski begitu, ia berharap agar iuran tabungan ASN itu dikelola dengan baik oleh PT Taspen, sehingga nanti diharapkan ASN bisa mendapatkan hasil tabungannya dengan jumlah signifikan.

"Syukur-syukur ASN yang pensiun dapat kompensasi tabungan pensiunannya sebesar Rp 1 miliar yang merupakan hasil dari iuran tabungan pegawai yang saat ini baru mencapai puluhan juta rupiah," ujar dia.

Tjahjo menilai kondisi yang ada dalam manajemen keuangan PT Taspen sedang sehat, sehingga pengelolaan iuran ASN bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sehingga, lanjut Tjahjo, dirinya yakin pengelolaan iuran tabungan ASN bisa optimal.

Dengan tegas Tjahjo mengklarifikasi pemberitaan mengenai wacana pemberian Rp 1 miliar kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pensiun.

"Salah kutip," ucap Tjahjo dalam keterangan tertulis, Selasa, 18 Februari 2020. []

Berita terkait
Jokowi: Tunjangan ASN dan Pensiunan Cukup Asal Tidak Konsumtif
'Tunjangan yang diberikan oleh pemerintah kepada ASN, menurut saya lebih dari cukup asal tidak konsumtif.
0
Jelang Pilkades, BLT Corona Pamekasan Rawan Politis
Direktur LKRM menilai BLT Corona rawan diselewengkan untuk kampanye kepala desa jelang Pilkades serentak 2020.