Pesisir Selatan - Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan dana hibah sebesar Rp 20,2 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat.
Mudahan-mudahan akan semakin banyak lagi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pusat di Pesisir Selatan.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar Syafriyanti mengatakan, dari jumlah itu, Rp 17 miliar merupakan pembangunan jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, tahun anggaran 2019.
"Dengan selesainya pembangunan, tentu kami harapkan akses masyarakat untuk mendapatkan air bersih semakin merata di daerah ini," katanya mewakili Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya kepada Tagar, Rabu, 1 Juli 2020.
Penandatanganan berita acara serah terima dilakukan Bupati Hendrajoni di ruang kerjanya bersama Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar Syafriyanti.
Menurutnya, pembangunan jaringan perpipaan SPAM dilaksanakan secara serentak di dua kecamatan. Masing-masing di Kecamatan Ranah Pesisir dan di Kawasan Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan.
Untuk kawasan Mandeh, tidak hanya berfungsi meningkatkan pemerataan air bersih. Namun juga sebagai penunjang kegiatan pariwisata di Kawasan Wisata Bahari Terpadu Mandeh.
"Apalagi KWBT Mandeh kini telah menjadi destinasi berskala nasional. Bahkan, peresmiannya dilakukan langsung Presiden Joko Widodo," katanya.
Selain jaringan perpipaan SPAM, Kementerian PUPR juga menghibahkan jalan desa senilai Rp 3,2 miliar. Kegiatan pembangunan dilaksanakan pada tahun anggaran 2015.
Dengan adanya peningkatan jaringan dan kualitas infrastruktur dasar di kawasan pedesaan, menurutnya, secara otomatis dapat menunjang kegiatan perekonomian masyarakat sekitar. "Adanya akses yang memadai tentu berdampak pada terciptanya ekonomi biaya murah," tuturnya.
Bupati Pessel Hendrajoni sangat berterima kasih dengan tingginya antesi pemerintah pusat terhadap pembangunan di daerah itu. Bantuan tersebut dapat meningkatkan kelancaran akses transportasi perekonomian masyarakat.
Apalagi, dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2016-2021, pemerintah kabupaten menargetkan tingkat ketersentuhan masyarakat akan akses air bersih di atas 80 persen.
"Mudahan-mudahan akan semakin banyak lagi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pusat di Pesisir Selatan," katanya. []
