Inilah Daftar Pejabat yang dapat Suntikan Vaksin Nusantara dari Terawan

Vaksin ini hanya digunakan sebagai vaksin berbasis pelayanan di sejumlah rumah sakit seperti, di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta.
Terawan Agus Putranto. (Foto: Tagar/Ist)

TAGAR.id, Jakarta - Sejumlah pejabat di Indonesia mengumumkan telah menerima suntikan vaksin virus corona (Covid-19) dosis primer maupun dosis lanjutan alias booster menggunakan vaksin Nusantara yang diprakarsai mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Berikut daftar nama pejabat negara yang mendapat suntikan Vaksin Nusantara dari Terawan.

  1. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
  2. Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie
  3. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto
  4. mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari
  5. mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo
  6. Pasangan selebritas Anang-Ashanty
  7. Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah
  8. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahma
  9. Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh
  10. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Melki Laka Lena
  11. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay
  12. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Arzeti Bilbina
  13. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sri Meliyana
  14. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP Anas Thahir
  15. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar Saniatul Lativa
  16. Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Robert Joppy Kardinal
  17. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Firman Subagyo
  18. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu

Indonesia diwarnai perdebatan dan polemik dalam beberapa bulan saat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak kunjung memberikan izin uji klinik fase III kepada tim Terawan. Akibatnya, BPOM mendapatkan banyak serangan saat menghadiri pertemuan dan rapat dengan anggota DPR.

Saat itu, Kepala BPOM Penny K Lukito menjelaskan apabila tim peneliti vaksin Nusantara masih berniat mengajukan uji klinis, maka harus melalui Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan (Balitbangkes).

Penny juga menegaskan bahwa saat ini seluruh pengawasan terkait penelitian dan pengadaan vaksin Nusantara wewenang sepenuhnya berada di Kemenkes. Dengan begitu, pihaknya tak lagi perlu menjadi badan regulator vaksin Nusantara.

Menurut Penny, dalam MoU itu juga sudah mempertegas posisi BPOM saat ini hanya sebagai pihak yang memberikan pengarahan perihal proses penelitian yang sesuai dengan kaidah saintifik.

Sedangkan, saat itu Terawan  mengaku tak ingin lisensi hasil uji klinis vaksin Nusantara nanti berpotensi dilirik luar negeri. Apalagi, menurutnya hasil uji klinik fase I oleh tim peneliti Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr. Kariadi Semarang menunjukkan bahwa imunitas vaksin Nusantara masih awet pada bulan ketiga pasca penyuntikan.

Menurut Terawan, berdasarkan hasil penelitian uji klinis fase II di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto juga tidak menunjukkan efek samping yang serius pada seluruh subjek hingga pekan keempat. Namun demikian, babak akhir nasib vaksin Nusantara telah disepakati sesuai MoU.

Vaksin Nusantara kini hanya digunakan sebagai vaksin berbasis pelayanan di sejumlah rumah sakit seperti di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta, sehingga tidak bisa digunakan secara massal.

Nasib vaksin Nusantara ditetapkan melalui nota kesepahaman alias MoU antara BPOM, Kementerian Kesehatan, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) pada 19 April 2021.

Baru-baru ini, Terawan tersandung soal rekomendasi oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) atas pemecatan dirinya dari keanggotaan IDI saat acara sidang khusus Muktamar IDI Ke-31 yang digelar di Aceh 25 Maret 2022. Namun MKEK memastikan rekomendasi itu buntut dari polemik panjang menahun sehingga merupakan proses panjang.

Berdasarkan surat MKEK Pusat yang ditujukan kepada Ketua Umum PB IDI tanggal 8 Februari 2022, setidaknya ada lima alasan yang mendasari pemecatan Terawan. Poin kedua menyebutkan Terawan dinilai telah melakukan promosi kepada masyarakat luas tentang Vaksin Nusantara sebelum penelitian mengenai vaksin itu selesai.

Namun demikian, baru-baru ini Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Adib Khumaidi menyatakan rekomendasi pemberhentian Terawan dari keanggotaan IDI tidak terkait langsung dengan vaksin Nusantara, melainkan kepada pelanggaran etik yang diduga dilakukan Terawan sejak 2013 silam.

"Hal yang terkait dengan kasus beliau ini, pak Terawan Agus Putranto ini, tidak ada kaitannya dengan vaksin Nusantara. Jadi kalau tadi disampaikan ini ada konspirasi saya berani menjamin, kami dari IDI tidak terlibat dalam proses yang berkaitan dengan vaksin," katanya []


Baca Juga

Berita terkait
Luhut Ikut Proses Vaksin Nusatara Didampingi Terawan
Luhut berbicara tentang kebanggaan terhadap inovasi anak bangsa. Dia meminta tak ada anak bangsa yang berpikir negatif terhadap karya dalam negeri.
Sentilan Keras Rudi S Kamri Soal IDI yang Pecat Dokter Terawan
Pemecatan Dokter Terawan Agus Putranto bisa memicu sejarah kelam bagi Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
0
Hasil Pertemuan AHY dan Surya Paloh di Nasdem Tower
AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono mengaku sudah tiga kali ke Nasdem Tower kantor Surya Paloh. Kesepakatan apa dicapai di pertemuan ketiga mereka.