TAGAR.id - Dengan reformasi UU keimigrasian, Jerman ingin mempercepat penerimaan warga negara baru dan mengejar ketertinggalan di Uni Eropa. Kebijakan baru ini terutama menguntungkan warga keturunan Turki atau pengungsi Suriah Volker Witting melaporkannya untuk DW.
Di Jerman, calon warga negara biasanya harus menjawab sebuah tes dengan 33 pertanyaan seputar "demokrasi", "sejarah dan tanggung jawab" di Jerman, atau "manusia dan masyarakat." Pengujian tersebut hanya satu dari banyaknya rintangan menuju kewarganegaraan Jerman. Kini, pemerintah ingin mempermudah proses tersebut sebagai bagian dari dorongan mereformasi UU Keimigrasian.
Selama ini, kewarganegaraan hanya diberikan kepada individu yang hidup setidaknya selama delapan tahun di Jerman, berbahasa Jerman, memiliki pekerjaan dan status izin tinggal tidak terbatas. Calon warga negara tidak boleh punya catatan kriminal dan harus mengucap sumpah setia kepada demokrasi.
Menurut pemerintah, saat ini sekitar lima juta orang hidup di Jerman sejak lebih dari sepuluh tahun dengan izin tinggal permanen. Kelompok ini adalah yang diprioritaskan untuk mendapat paspor Jerman.
Tahun lalu, Jerman mendapatkan 131.595 warga negara baru. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah tersebut mencatatkan kenaikan sebesar 20 persen. Lonjakan permohonan warga negara didorong oleh pengungsi Suriah. Kebanyakan warga negara baru merupakan pengungsi yang tiba antara 2014 hingga 2016 dan memenuhi semua kriteria.
Para migran di Berlin sedang mengikuti kursus bahasa di Berlin, Jerman. (Foto: dw.com/id/Sven Hoppe/dpa/picture alliance)Mengurai kerumitan birokrasi
Melalui reformasi, pemerintah ingin mempercepat proses penerimaan kewarganegaraan yang dikeluhkan berjalan lambat dan tidak efisien. "Siapapun yang hidup dan bekerja di sini untuk jangka waktu lama, dia seharusnya juga bisa memilih atau dipilih dalam pemilu, dia bisa menjadi bagian dari negara ini, dengan semua hak dan kewajibannya," kata Kanselir Jerman, Olaf Scholz, akhir November lalu.
Menurut Menteri Dalam Negeri, Nancy Faeser, UU Keimigrasian yang baru akan mempercepat syarat masa tinggal di Jerman dari delapan menjadi lima tahun. "Siapapun yang terintegrasi dengan baik, bisa memangkas waktunya menjadi hanya tiga tahun."
Selain itu pemerintah juga menawarkan kemungkinan memiliki kewarganegaraan ganda. Mereka yang menerima warga negara Jerman nantinya tidak lagi perlu mengembalikan paspor dari negara asal. Hal ini bersifat krusial bagi keturunan pendatang Turki yang berjumlah besar.
Dewan Migrasi dan Integrasi Jerman bahkan memprediksi "dasawarsa penerimaan warga negara baru," kata Prof. Petra Bendel yang mengepalai dewan tersebut. "Jika dinamika yang ada saat ini terus berlanjut, maka jumlahnya akan melebihi 157.000 warga negara baru," kata dia kepada DW.
Hal ini harus direspons dengan sesuai oleh pemerintah, antara lain "dengan menambah kapasitas di kantor-kantor imigrasi."
Pekerja lokal yang keselamatannya terancam di Afghanistan tiba di Brandenburg tahun 2021 lalu. (Foto: dw.com/id - Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance)
Sentimen warga terbelah
Di Berlin, Walikota Franziska Giffey dari Partai SPD ingin membangun pusat keimigrasian baru di ibu kota selambatnya pada 2024. Dengan cara itu, pemerintah kota ingin meningkatkan jumlah penerimaan warga negara baru dari 8.000 menjadi 20.000 per tahun.
Meski begitu, Jerman tergolong jauh tertinggal dibandingkan negara Uni Eropa yang lain. Rata-rata sekitar dua persen pemukim lama sudah menerima kewarganegaraan di negara tempatnya berada. Di Jerman, angkanya baru satu persen.
Bagi Petra Bendel, penyebabnya antara lain adalah sikap "warga Uni Eropa yang tidak melihat adanya keuntungan tambahan dengan menerima warga negara Jerman. Secara hukum, posisi mereka hampir setara dengan warga Jerman," dan banyak pula yang tidak tahu "bahwa mereka bisa mendapatkan kewarganegaraan."
Warga Jerman sendiri terbelah dalam menyikapi upaya pemerintah untuk mempercepat proses penerimaan kewarganegaraan. Menurut jajak pendapat "Infratest Dimap," sebanyak 49 persen mendukung reformasi pemerintah, sementara 45 persen menilai reformasi sebagai hal keliru.
Petra Bendel mengakui langkah reformasi akan menambah daftar warga asing yang berhak atas kewarganegaraan. Meski begitu, menurutnya "pindah kewarganegaraan merupakan keputusan yang sangat pribadi. Pengalaman selama ini menunjukkan, anya sedikit dari mereka yang berhak kemudian mengajukan permohonan warga negara." (rzn/hp)/dw.com/id. []
