Ini 10 Pakar yang Jadi Panelis Debat Kelima Pilpres

10 orang pakar dan akademisi telah menyatakan kesediaannya menjadi panelis dalam debat capres-cawapres kelima tanggal 13 April mendatang.
Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan (Foto: Antara/Dyah Dwi)

Jakarta, (Tagar 5/4/2019) - 10 orang pakar dan akademisi telah menyatakan kesediaannya menjadi panelis dalam debat capres-cawapres kelima tanggal 13 April mendatang. 

Debat kelima ini akan mengambil tema ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi serta perdagangan dan industri pada 13 April 2019.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (5/4), mengatakan 10 pakar tersebut adalah Rektor Universitas Airlangga Prof. Mohammad Nasih, Guru Besar FEB Universitas Tanjungpura Prof. Eddy Suratman, Dosen FEB UIN Syarif Hidayatullah Dr. Muhammad Arief Mufraini, Dekan FEB Universitas Diponegoro Dr.Suhartono dan Dekan FEB Universitas Sam Ratulangi Dr.Herman Karamoy.

Baca juga: Saurip Kadi Minta Prabowo Tidak Manfaatkan Agama

Selanjutnya Dekan FEB Universitas Udayana Dr. I Nyoman Mahaendra Yasa, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Dr. Harif Amali Riva'i, Guru Besar ITB Prof. Dr. Ir. Dermawan Wibisono, Dosen community development Unika Soegijapranata Semarang Tukiman Taruno Sayoga Ph.D dan Direktur Eksekutif Indonesia Global Justice (IGJ) Rahmi Hertanti.

"Itu orang-orang yang sudah menyatakan bersedia. Kami masih menunggu satu orang lagi yang kami minta kesediaannya, tetapi nama belum bisa kami sebut," ucap Wahyu, mengutip Kantor Berita Antara.

Ada pun untuk moderator yang akan memandu debat pamungkas itu telah disepakati presenter Balques Manisang dan Tomy Ristanto.

Sementara format dan mekanisme debat yang akan disiarkan langsung oleh TvOne, ANTV, Beritasatu TV dan NET TV itu masih sama dengan debat sebelumnya, dengan tambahan doa bersama dan pembacaan komitmen dua kubu memciptakan pemilu yang damai dan demokratis. []


Berita terkait
0
Ini Alasan Mengapa Pemekaran Provinsi Papua Harus Dilakukan
Mantan Kapolri ini menyebut pemekaran wilayah sebenarnya bukan hal baru di Indonesia.