Jakarta, (Tagar 5/12/2017) - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Selasa (5/12), meluncurkan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2016 yang menunjukkan empat provinsi masuk dalam kategori kondisi demokrasi baik.
Keempat provinsi yang terindikasi memiliki kondisi demokrasi baik tersebut adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Selatan.
Penyerahan penghargaan kepada perwakilan empat pemerintah provinsi tersebut dilakukan di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewakili Menkopolhukam Wiranto yang sedang berada di luar negeri.
"Berkaitan dengan Indeks Demokrasi Indonesia ini, saya kira dalam diskusi nanti perlu dipertegas lagi ukuran untuk menentukan sebuah indeks itu apakah berdasarkan prinsip dasar ideologi kita, yakni Pancasila, ataukah secara universal," kata Tjahjo Kumolo dalam sambutannya di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan demokrasi di Indonesia menjadi sebuah proses dengan perjalanan panjang, terutama di tahun politik menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2018 dan Pemilu 2019.
"Demokrasi ini sebuah proses yang kita sedang mencari bentuk. Apalagi di tahun-tahun ini sampai 2024, kira sedang pada tahap konsolidasi demokrasi mulai dari pilkada hingga pilpres serentak," tambahnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) RI, pada 2016 terdapat 19 provinsi yang mengalami peningkatan capaian. Peningkatan capaian tertinggi terjadi di Provinsi Maluku (naik 12,30 poin) dan Maliku Utara (11,74 poin).
Sementara itu, sebanyak 15 provinsi tercatat mengalami penurunan capaian dengan dua provinsi tercatat terjadi penurunan terbanyak, yakni DKI Jakarta (turun 14,47 poin) dan Sumatera Barat (13,05 poin).
Indeks demokrasi di Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan dalam laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari 85,32 poin pada 2015, turun menjadi 70,85 poin pada 2017.
"Penurunan signifikan di DKI terjadi di semua aspek," ujar Deputi Bidang Statistik Sosial BPS M Sairi Hasbullah dalam acara tersebut, Selasa (5/12).
Menurut Sairi, setidaknya ada tiga indikator yang menyebabkan penurunan. Pertama, penurunan akibat terjadinya demo atau mogok yang disertai kekerasan yang cukup tinggi.
Demo yang terjadi sejak awal hingga akhir 2016 dinilai cukup signifikan menurunkan tingkat indeks demokrasi.
Faktor lainnya adalah kaderisasi parpol yang mengalami penurunan signifikan. Partai politik sebagai lembaga demokrasi dinilai tak cukup baik dalam melakukan kaderisasi, sehingga membuat aspek hak-hak politik di DKI Jakarta menurun.
Kemudian, faktor lainnya menurut Sairi adalah transparansi dalam bidang anggaran, yakni pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Pada 2015, DKI adalah Provinsi paling transparan. Tapi di 2016 akhir, ada penurunan transparansi APBD 2016," kata Sairi.
Indeks Demokrasi Indonesia diukur di 34 provinsi seluruh Indonesia dengan menggunakan tiga aspek, yakni aspek kebebasan sipil, aspek hak politik dan aspek institusi demokrasi. (Fet/Ant)
