Ikatan Mahasiswa Papua Minta Jaminan Keamanan di Maluku

Ikatan Mahasiswa Papua meminta jaminan keamanan dari pemerintah daerah menyusul kericuhan yang terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Papua.
Ilustrasi Demo Papua. (Foto: dok. Tagar))

Jakarta - Ikatan Mahasiswa Papua (IMP) Ternate, Maluku Utara, meminta jaminan keamanan dari pemerintah daerah, menyusul kericuhan yang terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Kami berharap gubernur bisa membantu memberi jaminan keamanan bagi mahasiswa Papua di Ternate," kata Ketua IMP Maluku Utara (Malut), Hendri Ruamba di Ternate, Kamis, 22 Agustus 2019, seperti diberitakan Antara.

Kami minta gubernur bisa menjamin keamanan kami agar tetap nyaman di Kota Ternate. 

IMP menemui Gubernur KH Abdul Gani Kasuba di Grand Dafam Hotel, Ternate, didampingi Mukhtar Adam, penggagas Kampung Melanesia di Ternate. Ia mengaku terganggu dengan peristiwa yang terjadi di Malang dan Surabaya karena menyentuh soal ras.

Mahasiswa menemui gubernur meminta jaminan keamanan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

"Kami minta gubernur bisa menjamin keamanan kami agar tetap nyaman di Kota Ternate. Kita minta tidak ada provokasi dari masyarakat, kita lihat di Malang dan Surabaya, itu kan ada provokasi dari masyarakat," ujarnya.

Hendri menyatakan, hingga saat ini belum ada pergerakan dari masyarakat di Ternate terkait peristiwa di Papua, hanya saja mereka khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba memastikan seluruh masyarakat, khususnya mahasiswa Papua di Ternate tetap aman.

"Kita jamin kenyamanan dan keamanan mereka selama di Maluku Utara, karena mereka adalah saudara dan bagian dari kita," kata gubernur.

Sesuai data yang diperoleh, mahasiswa Papua yang kuliah di Ternate sebanyak 70 orang, tersebar di Universitas Khairun Ternate, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate.

"Malut memiliki kurang lebih 18 suku, mulai dari Tidore, Ternate, hingga Makian dan sekarang ditambah lagi Papua, karena sejarah Papua adalah bagian dari Maluku Utara," ucapnya. []

Berita terkait
Polri Didorong Usut Dalang Persekusi Mahasiswa Papua
MRP Provinsi Papua Barat meminta Polri mengusut tuntas penghina ras Papua dengan kata-kata tidak pantas, dalam aksi pengepungan di Surabaya.
Kondisi Terkini Manokwari Setelah Kerusuhan Papua
Manokwari mencekam pada Senin 19 Agustus 2019. Massa memblokir jalan dan membakar Gedung DPRD. Bagaimana kondisinya saat ini?
Warga Papua di Manokwari Masih Trauma
Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotan mengatakan kondisi warga masih trauma, setelah peristiwa kericuhan yang terjadi di Manokwari.
0
Investasi Sosial di Aceh Besar, Kemensos Bentuk Kampung Siaga Bencana
Lahirnya Kampung Siaga Bencana (KSB) merupakan fondasi penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Seperti yang selalu disampaikan Mensos.