Hong Kong – Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, membantah tentang pengajuan proposal untuk mengambil tindakan keras terkait kewarganegaraan ganda bagi warga Hong Kong yang juga memiliki paspor warga Inggris (di luar negeri). Hal ini disampaikan Lam pada Selasa, 12 Januari 2021.
Legislator pro-Beijing, Regina Ip, mengatakan pandangannya kepada surat kabar lokal bahwa pemerintah harus mencabut hak untuk tinggal dan hak untuk memilih di kota itu bagi warga Hong Kong yang memiliki kewarganegaraan asing.
“Karena alasan historis, pemerintah Inggris dan China telah mencapai konsensus mengenai paspor warga Inggris (di luar negeri),” kata Lam dalam konferensi pers dan mengatakan kepada wartawan bahwa tidak ada “proposal konkret yang sedang dibahas” terkait pencabutan kewarganegaraan ganda sekarang ini.
Setelah penerapan UU Keamanan Nasional di Hong Kong, pemerintah Inggris mengumumkan “jalur baru” tahun lalu bahwa warga Hong Kong yang memiliki status warga Inggris (di luar negeri) dapat tinggal di Inggris selama lima tahun dan menempuh jalur untuk mendapatkan kewarganegaraan setelah itu.
China tidak mengakui secara resmi kewarganegaraan ganda tetapi tidak melarang warga Hong Kong mendapatkan paspor negara lain.
Lam juga membandingkan protes di Hong Kong dengan bentrokan yang terjadi di Amerika Serikat (AS) baru-baru ini.
“Beberapa komentator atau politisi di luar negeri seperti memaafkan atau mendorong aktivitas semacam ini dengan kedok demokrasi, tetapi, sewaktu hal yang sama tampaknya terjadi di negara mereka sendiri, mereka segera mengambil pendekatan yang sangat berbeda untuk mengecam kekerasan,” kata Lam (uh/ab)/voaindonesia.com. []
