Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun mengatakan, saat ini pembentukan holding BUMN ultra mikro sudah mendapat persetujuan banyak pihak, termasuk Komite Privatisasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dukungan banyak diberikan karena rencana ini dinilai membawa banyak manfaat untuk masyarakat.
Pembentukan integrasi ekosistem BUMN sektor ultra mikro dinilai harus segera dilakukan untuk mempercepat pemulihan pelaku UMKM dan usaha ultra mikro di Indonesia. Sementara integrasi BUMN untuk pengembangan ultra mikro ini diyakini justru akan membawa dampak positif, baik untuk masyarakat dan perusahaan yang terlibat.
"Bank BRI, Pegadaian dan PNM akan berada dalam satu payung sebagai upaya integrasi tanpa mengeliminasi karakteristik dan kekhasan masing-masing institusi," kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya kepada Tagar, Kamis, 8 April 2021.
Menurutnya, kehadiran holding BUMN ultra mikro akan berdampak pada membaiknya penghimpunan dana murah masyarakat untuk diputar menjadi modal pembiayaan bagi UMKM. Dengan perbaikan komposisi dana murah tersebut, akan tercipta pembiayaan yang lebih kompetitif untuk pelaku UMKM dan ultra mikro.
Pembentukan holding juga berdampak positif pada upaya digitalisasi layanan keuangan untuk menjangkau pelaku UMKM dan usaha ultra mikro. Dengan integrasi yang terjadi, maka kemampuan dan keunggulan IT yang dimiliki BRI bisa dipakai dan dikembangkan bersama-sama oleh PNM serta Pegadaian.
Di samping itu, Misbakhun yakin integrasi data UMKM antar masing-masing lembaga akan lebih baik pasca terbentuknya holding, sehingga menciptakan basis informasi yang kuat dalam memotret perkembangan UMKM.
Pekerja menyelesaikan pembuatan kue kacang di industri rumahan di Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu, 26 Agustus 2020. Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) itu mengaku, pada masa adaptasi kebiasaan baru, usaha pembuatan kue kering yang mempekerjakan 36 orang itu mulai bangkit. (Foto: Antara/Budi Candra Setya/aww)
Pernyataan senada disampaikan Ekonom senior Indef Aviliani. Menurutnya, saat ini pembiayaan ultra mikro yang disalurkan Pegadaian dan PNM sudah sangat masif.
Akan tetapi, pembiayaan tersebut masih sangat bergantung pada investasi negara. Akibatnya, biaya pembiayaan menjadi tinggi dan hal tersebut mengurangi kemampuan perusahaan serta negara untuk belanja keperluan lainnya.
"Memang permasalahan utama itu adalah pendanaan bagi (Pegadaian dan PMN). Kalau masih dibiarkan sendiri-sendiri, penyertaan modal negara naik terus. Kalau dia masuk dalam bagian BRI, dia jadi bagus," kata Aviliani.
Dia meyakini, saat ini pelaku UMKM butuh pembentukan holding ultra mikro karena keuntungan dari integrasi tersebut akan banyak didapatkan pelaku usaha. "Dana untuk penyaluran (pembiayaan) dari Pegadaian dan PNM lebih murah. Ini juga akan membantu nasabah UMKM untuk dapat pulih lebih cepat di masa pandemi," katanya.
Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan hingga 2020, proporsi pembiayaan UMKM terhadap total kredit perbankan baru sekitar 19,97 persen. Padahal pelaku usaha di Indonesia sebesar 99 persen adalah segmen UMKM. Pembentukan holding BUMN ultra mikro ditargetkan bisa memberi layanan produk yang lebih lengkap dan potensi pendanaan yang lebih murah untuk sekitar 29 juta usaha ultra mikro pada 2024.
Beberapa waktu lalu, Menteri BUMN Erick Thohir mengklaim bahwa rencana pemerintah membentuk holding BUMN ultra mikro sudah mendapat dukungan dari seluruh pemangku kebijakan.
Erick Thohir menyebut holding ultra mikro akan fokus pada gerakan pemberdayaan bisnis melalui PNM, sedangkan pengembangan bisnis UMKM dan ultra mikro akan dilakukan Pegadaian serta BRI.
"Ekosistem ini ingin memastikan terdapatnya penurunan bunga pinjaman. Ini yang selama ini menjadi konteks hambatan bagaimana, kenapa, UMi dan UMKM tidak mendapat pendanaan yang lebih baik," ujar dia.
- Baca juga: Pemerintah Didesak Terbitkan PP Pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro
- Baca juga: Erick Thohir: Sinergi BUMN untuk Ultra Mikro dan UMKM
"Dari audiensi kami dan rapat dengan berbagai pihak saat ini kami sudah mendapat dukungan dari OJK, BI, LPS, KSSK, dan terakhir dirapatkan di Komite Privatisasi yang dipimpin Menko Perekonomian. Kami sudah sosialisasi dan dapat persetujuan ini," kata Erick.
