Jakarta - Berbagai pihak turut angkat suara mengenai polemik dugaan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang terjadi pada perhelatan Formula E di Jakarta. Kritikan kali ini datang dari Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK).
LSAK menegaskan bahwa penyelidikan saat ini dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas pemeriksaan terhadap para pihak terkait dalam dugaan korupsi di formula E menunjukkan keseriusan dan problem dalam ajang yang akan helat Pemerintah Provinsi DKI ini.
“Pemeriksaan yang dilakukan terhadap para pihak terkait pada kasus dugaan korupsi formula E menunjukkan ada keseriusan dan problem,” tegas peneliti LSAK Ahmad A. Hariri dalam keterangannya pada Kamis, 17 Februari 2022.
Dia menjelaskan, dari rentetan pemeriksaan, sampai yang terbaru Ketua DPRD, nampak fokus menggali tentang anggaran.
“Ini penting. Karena secara keberpihakan anggaran, program juga tidak sepenuhnya bermanfaat bagi masyarakat Jakarta. Apalagi sampai ada kerugian negara,” katanya.
LSAK pun menyarankan kepada lembaga antirasuah juga segera memanggil pihak Formula E official.
“Pemeriksaan terhadap official formula E menjadi bukti penyelidikan ini bukan sebatas formalitas,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Umum PB HMI MPO Ahmad Latupono yang mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkomitmen dalam membongkar praktik-praktik korupsi di instansi manapun termasuk Formula E secara mendalam.
“KPK jangan sampai bersikap ambigu dan tebang pilih dalam melakukan penanganan kasus-kasus korupsi di tanah air. Jika di kasus Formula E ini sudah ditemukan alat bukti yang cukup maka sebaiknya lanjutkan ketahap penyidikan,” tegas Ahmad Latupono.
Dia menegaskan kepada lembaga antirasuah itu untuk tetap berada pada jalur, dan berkomitmen menjaga integritas dalam upaya pemberantasan praktik korupsi di tanah air.
Selain itu, dia meminta kepada KPK untuk segera memberikan hasil dari penyelidikan tersebut, mengingat sudah ada berbagai saksi yang dimintai keterangan, laporan masyarakat yang memberikan bukti-bukti dalam dugaan kasus korupsi tersebut. Bahkan audit BPK.[]
