Manokwari, (Tagar 4/2/2018) - Herdy Funche Rumbewas telah resmi menjadi Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Papua serta di dampingi oIeh Manuel Mobalen sebagai Sekretaris Umum.
Herdy Funche Rumbewas resmi terpilih sebagai Ketua GMNI Se Tanah Papua Barat berdasarkan keputusan Konferensi Daerah III Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ( GMNI ) Se Tanah Papua yg digelar di Manokwari mulai dari 3-4 Februari 2018.
Sebelumnya, ketua dijabat Rhaymond Karubaba. Tepat pada 4 jam 01.00 Wit dini hari, Rhaymond Karubaba dan pengurus lainnya dinyatakan demisioner setelah LPJ nya diterima oleh Forum Konferda yg dihadiri seluruh cabang2 sePapua.
Prosesnya berjalan alot saat penyampaian visi dan misi para kandidat. Sempat terjadi persaingan sengit dalam pemilihan, namun akhirnya Herdy Funche Rumbewas terpilih dengan suara terbanyak. Konferensi ini ada tiga calon ketua yakni, Herdy Funche Rumbewas, Femi M.Rahareng dan Berthy Rahail. Herdy Rumbewas berkomitmen akan menghantarkan GMNI Tanah Papua ke masa emasnya.
“Dimana masa Generasi Muda Papua menjadi poros perjuangan rakyat semesta. Ini ke depan aspirasi masyarakat akan terus diperjuangkan khususnya di Provinsi Papua Barat,” kata Herdy Rumbewas kepada Tagar lewat press release, Minggu (4/2).
Hal penting ke depannya, penguatan idiologi serta konsolidasi-konsolidasi di tingkat organisasi bagi pengurus dan kader, baik ditingkat cabang di setiap kabupaten/kota di Papua Barat lebih ditingkatkan.
“Tidak hanya itu, serta Pendistribusian Kader tiga hal sangat penting dimasa kepemimpinan,” katanya.
Menurutnya, sebagai organisasi kader organisasi perjuangan yg berazaskan Marhaenisme, GMNI Tanah Papua akan berbenah menuju organisasi yg tersusun rapih, profesional dan tetap kritis terhadap kekinian bangsa dan negara secara khusus di tanah Papua.
“Land Reform atau Reforma Agraria yg digagas dalam Konferda III ini menjadi brand tersendiri bagi kepemimpinan,” ujarnya.
GMNI akan terus mengawal proses reforma agraria di Tanah Papua khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat. Sengketa kepemilikan tanah antara rakyat dan pemerintah, sengketa kepemilikan tanah antara rakyat dan kaum kapital, antara rakyat & rakyat.
“Masalah tapal batas kabupaten dan tapal batas wilayah adat, masalah sengketa tanah marga dan marga. Sebab hak kepemilihkan tanah di Papua berbeda dengan hak pemilikan tanah di Jawa,” ungkapnya.
Selain masalah agraria, masalah pelanggaran HAM, kemiskinan yang berujung pada masalah kelaparan dan busung lapar di beberapa daerah di tanah Papua dan berbagai kasus korupsi yang terjadi secara terstruktur dan masif di provinsi Papua n Papua Barat.
“Sebagai organisasi mahasiswa yang berwatak kerakyatan, saya berjanji akan mengawal kasus-kasus ini. Kami akan terus mendesak kepolisian, kejaksaan bahkan KPK untuk segera menuntaskan kasus-kasus tersebut,” tuturnya. (dhy)
