Heboh Isu George Soros & Dugaan Intervensi Politik Indonesia, Benarkah?

Soros diduga menyalurkan dana melalui organisasi nirlaba miliknya, Open Society Foundations (OSF).
Ilustrasi. (Foto: Tagar/Itit)

TAGAR.id, Jakarta - Konglomerat media dan finansial global, George Soros, kembali menjadi sorotan setelah muncul tuduhan bahwa dirinya berada di balik pembiayaan sejumlah demonstrasi yang berujung kerusuhan di Indonesia pada akhir Agustus 2025 lalu.

Diketahui, protes meletus di Indonesia awal bulan ini, memaksa Presiden Prabowo Subianto membatalkan kunjungannya ke Tiongkok dan melewatkan KTT SCO di Beijing. Tudingan tersebut disampaikan analis geopolitik asal Swiss, Angelo Giuliano, dalam wawancara dengan media Rusia Sputnik pada Senin, 1 September 2025.

Menurutnya, Soros diduga menyalurkan dana melalui organisasi nirlaba miliknya, Open Society Foundations (OSF), yang sejak 1990-an telah menggelontorkan lebih dari 8 miliar dolar AS ke berbagai negara.

“Open Society Foundations milik George Soros sudah beroperasi sejak 1990-an dengan membiayai miliaran dolar AS secara global. OSF juga mendukung sejumlah kelompok termasuk TIFA, yang diduga turut berkontribusi dalam dinamika sosial politik di Indonesia,” ungkap Giuliano.

Selain itu, OSF melalui lembaga lokalnya, Yayasan Kurawal, juga meluncurkan skema Dana Cepat Tanggap Darurat (DCTD) untuk mendukung organisasi masyarakat sipil dalam menyuarakan keberatan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak demokratis.

Tak hanya OSF, Giuliano juga menyinggung peran lembaga Amerika Serikat, National Endowment for Democracy (NED), yang sejak awal 1990-an telah memberikan dukungan kepada sejumlah media dan organisasi di Indonesia.

Berdasarkan catatan resmi, NED berdiri pada 1983 dengan mandat dari Kongres AS, dan kini tercatat menyalurkan program hibah demokrasi ke lebih dari 60 negara melalui empat institusi utama: Center for International Private Enterprise, International Republican Institute, National Democratic Institute, dan Solidarity Center.

Jeff J. Brown, penulis "The China Trilogy" menilai protes di Indonesia dilakukan dengan pola yang sama persis seperti di Serbia, di mana Barat kolektif menginginkan diktator lain yang didukung AS, seperti Suharto di masa lalu.

Pendiri Seek Truth From Facts Foundation menunjukkan beberapa indikasi, yakni Presiden Prabowo Subianto tidak sesuai dengan agenda Barat karena ia meningkatkan hubungan dengan Tiongkok, Rusia, serta blok-blok non-Barat seperti SCO dan BRICS secara umum.

Indonesia adalah negara Asia Tenggara pertama yang bergabung dengan BRICS dan telah secara terbuka bekerja sama dengan Tiongkok dalam Inisiatif Sabuk dan Jalan globalnya. 

Selain itu, Indonesia adalah ekonomi terbesar kedelapan di dunia dalam hal PPP, ekonomi terbesar di ASEAN, dan negara terpadat keempat, dengan hampir 300 juta penduduk.

Namun demikian, tuduhan ini belum ada bukti yang konkrit maupun dokumen yang secara langsung menunjukkan bahwa Soros atau OSF merencanakan atau mengarahkan kerusuhan, bantuan keuangan ini berfungsi sebagai jaring pengaman bagi aktivis yang dituding memicu kekacauan.


[Sumber: Viva]

Berita terkait
Kedaulatan Ekonomi harus Kita Raih: Ichsanuddin Noorsy Ungkap Kerentanan Ekonomi Politik RI ditengah Persaingan Global
Dr. Noorsy juga menyinggung risiko infiltrasi asing ke berbagai sektor strategis, baik melalui investasi, digitalisasi layanan publik
Menko Airlangga Sebut Industri Kosmetik RI Tumbuh Jadi Motor Ekonomi Baru
Airlangga Hartarto mengatakan total nilai industri kosmetik yang tercatat Rp35,6 triliun hingga November 2025 tumbuh menjadi motor ekonomi.
Tekanan Ekonomi Pulih, Purbaya Yakin Pertumbuhan Q4 Tembus 5,7 Persen
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa meyakini pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2025 mampu mencapai rentang 5,6 persen hingga 5,7 persen