Bandung, (Tagar 4/7/2018) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) mengungkapkan, masyarakat Jabar mengeluhkan masalah buruknya infrastruktur, disusul masalah warga yang sulit menyekolahkan anaknya hingga buruknya pelayanan kesehatan dari BPJS.
Keluhan masyarakat Jabar tersebut terungkap dalam hasil reses II tahun sidang 2018 DPRD Jabar. “Hasil reses kedua tahun sidang 2018, keluhannya masih sama dengan hasil reses sebelumnya, yaitu masalah infrastruktur, terutama di pedesaan yang masih buruk,” tutur Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari di DPRD Jabar, Bandung, Rabu (4/7/2018).
Masalah infrastruktur yang dikeluhkan, jelas Ineu, bukan hanya buruknya jalan arus utama tetapi jalan di pedesaan pun masih buruk yang dampaknya mengganggu kegiatan perekonomian. Selain itu, elompok UMKM banyak mengeluhkan sulitnya mengakses permodalan.
“Tidak sedikit ada yang mengeluhkan soal kesenjangan ekonomi antara kota dan desa yang masih tinggi di Jabar,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra, Abdul Haris Bobihoe. Dia mengungkapkan, keluhan konstituen dari Depok dan Bekasi sama dengan keluhan masa reses sebelumnya, yakni keluhan buruknya infrastruktur di pedesaan seperti jalan menuju desa masih buruk, sampai masalah air dan irigasi.
“Masyarakat (di konstituen saya) pun banyak mengeluhkan soal sulitnya anak-anak mereka yang dari keluarga miskin untuk sekolah karena terbentur dengan kuota sekolah negeri yang ditujunya terbatas,” tuturnya.
Akibat kuota sekolah negeri terbatas, jelas Haris, masuk sekolah swasta pun sulit karena terbentur biaya. Anak-anak mereka akhirnya tidak bisa sekolah.
Untuk itulah, menurut dia, pihaknya akan mendesak Pemerintah Provinsi Jabar melalui Dinas Pendidikan Jabar untuk lebih banyak dan memeratakan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di Jabar khususnya untuk di Bekasi dan Depok.
“Selain itu, DPRD Jabar akan meminta sistem PPDB yang diterapkan Dinas Pendidikan Jabar diperbaiki karena di lapangan masih banyak masyarakat miskin yang masih kesulitan untuk melanjutkan pendidikannya (SMA, SMK dan sederajat),” jelasnya.
Di samping itu, permasalahan pelayanan kesehatan khususnya dari BPJS pun tidak luput dari keluhan masyarakat. Seperti, keluhan harus mengantre menempuh waktu yang lama untuk melakukan tindakan operasi, terutama keluhan pelayanan buruk dari tenaga kesehatan dan non kesehatan bagi peserta BPJS.
“Banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan BPJS yang buruk, seperti peserta yang dinomorduakan hanya karena menggunakan BPJS saat berobat dan mengambil tindakan lainya di RS,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Jabar dari Fraksi Partai Golongan Karya dan PAN, Kusnadi mengatakan, persoalan infrastruktur yang dikeluhkan masyarakat salah satunya mengenai minimnya penerangan di jalan-jalan pedesaan yang berdampak terhadap keamanan lingkungan.
“Keluhan soal pengaspalan jalan di pedesaan yang masih belum merata, sampai permintaan jalan di pedesaan yang ingin di-paving block,” jelasnya.
Kemudian soal keluhan beberapa ruas jalan yang rawan longsor masih butuh perhatian pemerintah, sampai keluhan minimnya pembangunan irigasi di beberapa wilayah Jabar.
“Selebihnya, permintaan dibangun lapangan olahraga di desa-desa, perbaikan masjid-masjid dan pesantren termasuk sarana dan prasananya,” ujarnya.
Dari hasil reses, DPRD Jabar meminta Pemerintah Provinsi Jabar untuk me-review kembali kebijakan-kebijakannya, khususnya dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat Jabar. (fit)
