Jakarta - Hashim Djojohadikusumo tidak pernah menjadi eksportir benih lobster atau benur. Selama 34 tahun ia melalui perusahaannya, Arsari Group, mengekspor mutiara, bukan benih lobster. Mendadak, begitu Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster, Hashim langsung jadi eksportir benih lobster. Hashim adalah adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra. Menteri KKP Edhy Prabowo juga adalah kader Partai Gerindra.
Indikasi korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN dalam kebijakan ekspor benih lobster yang berpotensi merugikan keuangan negara itu disampaikan Deputi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Kurniawan kepada Tagar, Rabu, 8 Juli 2020.
Karena itulah, kata Kurniawan, MAKI melaporkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 yang ditandatangani 5 Mei 2020 tentang kebijakan ekspor benih lobster, ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Ombudsman Nasional, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ada syarat-syarat atau aturan menjadi eksportir benih lobster, seperti diterabas begitu saja, kata Kurniawan. "Itu kan jadi aneh. Sementara di pasal 5 ayat 1 huruf c peraturan menteri itu jelas menyatakan eksportir sebelumnya sudah pernah melakukan kegiatan panen secara berkelanjutan, bukan sekali panen kemudian jadi eksportir, enggak. Tapi ada kata-kata berkelanjutan, artinya setidaknya dia pernah dua atau tiga kali melakukan panen."
Nah, kata Kurniawan, "Kalau kemudian dia baru masuk usaha lobster ini tiga bulan. Sementara tadi saya sampaikan untuk bisa mendapat 200 gram benih lobster itu butuh waktu satu tahun, katakanlah 6 bulan, nah itu dapat dari mana, dia melakukan panen itu dari mana, jangan-jangan yang panen nelayan, diklaim oleh perusahaan itu, kan jadi masalah."
Hashim Djojohadikusumo bukan satu-satunya. Terdaftar sebagai eksportir benih lobster juga adalah Rahayu Saraswati, anak Hashim, keponakan Prabowo Subianto. Dan masih ada nama-nama lain yang berkaitan dengan Partai Gerindra.
Saya melihat ini by design dari awal. Bagaimana mungkin dalam jangka waktu tiga bulan, kemudian ujuk-ujuk seseorang yang tidak pernah punya latar belakang usaha lobster, kemudian berani melakukan ekspor, benih lobster pula.
Baca juga: Nama-nama Terkenal Mendadak Jadi Eksportir Lobster
(Kiri ke kanan) Hashim Djojohadikusumo, Rahayu Saraswati, dan Prabowo Subianto. (Foto: Instagram/@prabowo)
Kurniawan mengatakan tidak ada kebetulan dalam politik. "Saya melihat ini by design dari awal. Bagaimana mungkin dalam jangka waktu tiga bulan, kemudian ujuk-ujuk seseorang yang tidak pernah punya latar belakang usaha lobster, kemudian berani melakukan ekspor, benih lobster pula."
Ia meminta KPPU melakukan analisis terhadap kebijakan ekspor benih lobster yang ditempuh Menteri KKP Edhy Prabowo. Apakah memang kebijakan itu fair, membuka kesempatan bagi siapa pun termasuk organisasi nelayan, bukan sekadar organisasi nelayan binaan Gerindra. Atau kebijakan itu dikeluarkan hanya untuk memfasilitasi kelompok-kelompok tertentu.
Laporan ke Ombudsman berkaitan administrasi proses izin. "Misalnya tadi di pasal 5 ayat 1 huruf c dikatakan harus sudah melakukan panen berkelanjutan. Nah, apakah memang penerbitan izin itu sesuai syarat atau karena KKN. Bagaimana orang bisa mendapatkan izin padahal tidak punya pengalaman. Nyelonong masuk kemudian dapat izin. Ini soal pemenuhan syarat dan prosedur yang diatur di peraturan menteri itu sendiri."
Baca juga: Kronologi Geng Gerindra dalam Kasus Lobster
Kurniawan mengatakan MAKI mengharapkan kebijakan ekspor benih lobster yang kontroversial tersebut ditunda. "Sama seperti kartu prakerja kemarin. Kita belajar dari situ. Uang negara sudah keluar, cukup besar, kemudian tiba-tiba kajian KPK mengatakan ada potensi kerugian negara, sehingga harus distop."
Mumpung kerugian ekspor benih lobster masih berupa potensi, belum kejadian, Kurniawan meminta ditunda dulu. "Stop dulu. Kita lakukan kajian apakah ini memang sudah benar atau tidak. Siapa yang diuntungkan. Prosedurnya membuka akses kepada siapa pun atau tidak. Dengarkan masukan dari berbagai pihak termasuk organisasi nelayan, bukan organisasi nelayan binaan Gerindra saja, tapi juga organisasi nelayan yang lain, untuk mendapatkan masukan yang baik, termasuk juga dari aktivis lingkungan. Kalau semua kajian sudah selesai, silakan mau dilanjutkan."
Jangan sampai kemudian, kata Kurniawan, "Karena negara enggak punya duit, terus kita mengeruk benih lobster seperti orang rakus. Nanti kerugiannya. Kalau kita bicara kerugian ekologi, baru terasa 10 tahun kemudian, tidak saat ini. Nah, bagaimana nasib anak cucu kita ketika mereka hanya bisa melihat lobster dalam bentuk visual, tapi barangnya sudah tidak ada karena sudah punah."
Tonton video berikut ini, perbincangan selengkapnya Tagar dengan Deputi MAKI Kurniawan.
Baca juga:
