Jakarta - Luhut Binsar Panjaitan kembali dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengemban tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Di posnya yang baru, Luhut akan kembali menempati posisi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman atau kerap disebut Menko Maritim. Namun, yang berbeda, nama kementerian itu akan mendapat bubuhan kata “investasi” sehingga kemungkinan besar Luhut akan ikut bertugas untuk ikut mengawal investasi.
Kemenko Maritim bertugas melakukan koordinasi atas empat kementerian di bawahnya, yakni Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pariwisata. Kementerian-kementerian di bawah koordinasi Kemenko Bidang Maritim merupakan kementerian strategis yang banyak mengundang investasi. Wajar jika kemudian Luhut kerap mengurus hal-hal yang kemungkinan membuat publik mengernyitkan dahi karena sektor maritim yang dianggap hanya identik dengan laut.
Purnawirawan Jenderal TNI ini pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Singapura pada 1999-2000 dan menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada Kabinet Persatuan Nasional era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Bersama Presiden Jokowi, Luhut menduduki jabatan paling lama di pemerintahan dimulai dari Kepala Staf Presiden (2014-2015), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (2015-2016) dan berlanjut menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (2016-2019).
Berapa harta Luhut? Harta kekayaan Luhut dalam laporan LHKPN pada tahun 2015 saat menjabat sebagai kepala staf presiden merupakan Rp 588.970.822.823. Ada 19 bidang tanah dan bangunan dimiliki Luhut yang berlokasi tersebar mulai di Jakarta, Bogor, Bali, dan Malang. Seluruh asetnya ini bernilai Rp 108.862.815.063.
Sementara kendaraan pribadinya sebesar Rp 4.917.773.000, dengan rincian delapan mobil. Sedang harta bergerak lainnya Rp 2.200.258.000, 17 surat berharga Rp 114.861.253.757. Giro, kas dan lainnya Rp. 31.593.493.221. []
