TAGAR.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menghadiri Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) Tahun 2024 di Bali, Kamis, 7 Maret 2024.
Mengusung tema “Kemandirian Produk Dalam Negeri Menuju Indonesia Emas”, acara ini diketahui sebagai ‘jembatan’ dipertemukannya data kebutuhan produk dalam negeri dari pemilik anggaran dengan produsen yang telah tercatat dalam database Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
“Saya senang sekali bisa hadir di acara hari ini karena menurut saya mengenai penggunaan produk dalam negeri ini menjadi salah satu success story dari pemerintahan sekarang ini yang saya kira banyak membuat efisiensi kiri kanan, sehingga membuat Indonesia ke depan makin bagus,” kata Menko Luhut di lokasi.
Menko Luhut yang juga merupakan Ketua Tim Nasional P3DN memaparkan, sebagai bahan evaluasi bersama, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan penilaian terkait kepatuhan belanja PDN selama 2023.
Tingkat kepatuhan tersebut masih perlu diperbaiki, sebab dari 460 K/L/Pemda hanya 94 yang kepatuhannya dinilai cukup baik, sementara 366 instansi lainnya harus memperbaiki proses perencanaan dan implementasi PDN di internal masing- masing.
“Tadi pagi saya dibrief Pak Ateh (Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh) bahwa kita tuh jangan hanya bisa menghabiskan anggaran tetapi juga harus berkualitas dan juga efisien. Saya ulangi berkualitas dan efisien, sebab itu juga permintaan dari Presiden kita Joko Widodo,” ujarnya.
Menurut catatan BPKP, ada beberapa hambatan utama tingkat kepatuhan tersebut yang di mana untuk menjawab hambatan tersebut dan mengakselerasi belanja PDN, Menko Luhut tekankan kembali untuk segera melaksanakan tujuh langkah strategis.
Langkah-langkahnya
- Fokus perbaiki proses internal dan penguatan Tim P3DN
- Belanja PDN minimal 95%, prioritaskan produk dan merek lokal, susun roadmap pengurangan impor dan dorong pengembangan industri substitusi impor prioritas pada industri elektronika, alkes, dan alutsista,
- Dorong proses phasing out KKP dan phasing in ke Kartu Kredit Indonesia,
- Permudah dan tingkatkan sertifikasi TKDN dengan memasukkan unsur hak kekayaan intelektual milik WNI dan produksi di dalam negeri
- Gunakan Indeks Kepatuhan belanja PDN untuk early warning system, dan dasar pemberian insentif dan disinsentif
- Susun panduan prioritas belanja PDN bagi negosiator hutang luar negeri.
- Akselerasi harmonisasi RUU PBJ dan siapkan Perpres atau PP turunannya. Siapkan revisi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Perpres agar tercantum mekanisme sanksi.
“Saya minta seluruh langkah strategis tersebut selesai paling lambat Agustus 2024. Laporkan progresnya secara rutin/bulanan. Kita akan bertemu lagi pada Temu Bisnis Tahap VIII di Semester II 2024 yang saya harap dapat diampu oleh Kementan dan Kominfo,” tambah Menko Luhut.
Dalam acara ini, Menko Luhut juga memberikan penghargaan kepada penggunaan PDN.
“Saya juga mengucapkan selamat kepada yang telah menerima penghargaan penggunaan PDN, jadikan ini sebagai token, untuk terus memperbaiki implementasi belanja PDN. K/L dan Pemda lainnya terus tingkatkan kinerja PDN. Harapan kita aksi afirmasi PDN ini dapat mendorong industrialisasi sehingga berkontribusi minimal 30% terhadap PDB, menuju Indonesia Maju 2045,” jelasnya.
“Akhir kata, lanjutkan legacy baik ini. Bersatu untuk produk lokal maju. Mari contoh renovasi hotel ini (The Meru Bali Beach Hotel & Resort - red) yang lebih dari 98% menggunakan produk dalam negeri. Kita tunjukkan langkah konkrit. Mari berkarya, Bangga Buatan Indonesia!,” pungkasnya.
Diketahui acara yang diselengarakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemenristek) ini adalah untuk melaksanakan amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, serta dalam rangka menyukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).
Selain Menko Luhut, acara ini dihadiri dan dibuka oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, kemudian hadir juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Penjabat (Pj) Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta beberapa pejabat dan perwakilan dari K/L lainnya. []