Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat Sidang Tahunan MPR, 14 Agustus 2020, tidak realistis. Kritik disampaikan Fadli karena menurutnya target yang disampaikan Jokowi tidak masuk akal.
"Pidato kemarin kurang realistis, satu hal paling mencolok adalah soal target pertumbuhan ekonomi. Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan tahun depan ada pada kisaran 4,5 hingga 5,5 persen. Di tengah pandemi, itu adalah target yang tak masuk akal, apalagi selama kuartal kedua 2020 kemarin pertumbuhan ekonomi kita anjlok hingga minus 5,32 persen, " kata Fadli kepada wartawan, Minggu, 16 Agustus 2020.
Fadli menyebut pernyataan Presiden Jokowi bahwa Indonesia harus menjadikan krisis ini sebagai momen untuk melakukan lompatan besar adalah ungkapan terlalu muluk. Menurutnya, optimisme memang penting, tapi realistis lebih penting lagi.
Sesudah kehidupan ekonomi Indonesia anjlok, kata Fadli, sebagaimana perekonomian hampir seluruh negara di dunia saat ini, yang diperlukan adalah pemulihan atau kembali ke titik normal. Bicara lompatan saat kita sedang terpuruk, selain tak masuk akal, hal itu juga bukan ungkapan bijaksana.
"Bagaimana caranya melompat dari angka minus 5 persen ke angka positif 5 persen di tengah pandemi, jika sebelum pandemi saja angka pertumbuhan kita hanya bisa mepet 5 persen? Rasanya tak perlu menjadi ekonom untuk menilai target itu sama sekali jauh dari realistis," ucap Fadli.
Optimisme dalam pidato Presiden Jokowi kurang realistis, kata Fadli, karena anggaran stimulus ekonomi yang akan diberikan pemerintah tahun depan lebih kecil dari anggaran tahun ini.
"Merujuk pada revisi APBN 2020, anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun ini mencapai Rp 695 triliun. Sementara tahun 2021 pemerintah hanya akan menganggarkan Rp 356,5 triliun. Artinya, dengan anggaran hampir Rp700 triliun saja pemerintah gagal mengangkat perekonomian, apalagi dengan anggaran yang berkurang hampir setengahnya," ujar dia.
Bagaimana caranya melompat dari angka minus 5 persen ke angka positif 5 persen di tengah pandemi.
Selain itu, anggota DPR ini menyebut RAPBN 2021 dengan jelas menunjukkan penyusunan anggaran belanja pemerintah sejauh ini tak memiliki korelasi dengan kurva pandemi maupun proyeksinya. Patokannya yaitu besaran anggaran PEN dan defisit APBN itu sendiri.
"Dengan dalih pandemi, tahun ini pemerintah telah dua kali merevisi APBN 2020 yang kemudian menghasilkan anggaran PEN Rp695 triliun dan pelebaran defisit 6,34 persen (Rp1.039,2 triliun). Sebagai catatan, ketika menyusun anggaran ini pemerintah memproyeksikan pandemi Covid-19 akan melandai pada Juli atau Agustus 2020, " tuturnya.
Mantan Wakil Ketua DPR RI juga mengatakan pada kenyataannya pandemi justru kian meluas. Selain klaster-klaster besar berupa wilayah, sejak pemerintah melonggarkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pada Juli 2020, kini juga muncul klaster-klaster baru berupa mal, perkantoran, pabrik, bahkan sekolah.
"Anehnya, ketika kurva pandemi terus menanjak, dan ujung dari pandemi ini semakin tak bisa diramalkan, alokasi anggaran pemerintah untuk menangani isu ini justru berkurang drastis," ucap dia.
Sebelumnya, Kamis, 13 Agustus 2020 di Istana Negara, Fadli Zon mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputera Nararya dari Presiden Jokowi. Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Laksamana TNI Imam Suprayitno mengatakan penganugerahan tanda jasa ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 yang mengatur kriteria pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan.
Kriteria tersebut di antaranya adalah berjasa dan berprestasi luar biasa dalam merintis dan mengembangkan pendidikan, perekonomian, sosial, seni, budaya, agama, hukum, kesehatan, pertanian, kelautan, lingkungan, dan/atau bidang lain serta berjasa luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara.
Pakar intelijen Stanislaus Riyanta mengharapkan Fadli Zon tidak berhenti mengkritik pemerintahan Jokowi setelah mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputera Nararya. Hanya saja, kata Stanis, cara mengkritik harus diperbaiki, bukan nyinyir, agar diterima dengan baik oleh semua pihak.
"Setelah mendapat penghargaan, justru saya harapkan jangan soft. Kalau orang mengkiritik diberikan penghargaan kemudian soft, justru berbahaya bagi sebuah negara tanpa kritik," ujar Stanislaus kepada Tagar, Rabu, 12 Agustus 2020. []
