Jakarta - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut menegaskan, setiap warga negara Indonesia (WNI) berhak mendapat perlindungan sama di mata hukum tanpa terkecuali.
Sebagai warga negara, lanjutnya, orang-orang dari kelompok atau organisasi Ahmadiyah dan Syiah pun tidak dikecualikan dalam hal perlindungan hukum yang ia maksud.
Sikap saya sebagai Menteri Agama melindungi mereka sebagai warga negara.
"Sekali lagi, sebagai warga negara, bukan jemaah Syiah dan Ahmadiyah, karena semua warga negara sama di mata hukum. Ini harus klir," kata Gus Yaqut kepada wartawan, dikutip Tagar, Jumat, 25 Desember 2020.
Baca juga: Fadli Zon Nilai Rencana Menag Gus Yaqut Hanya Menambah Masalah
Pernyataan di atas sekaligus menjadi koreksi atas pemberitaan sebelumnya:
Menurut Gus Yaqut, ia sama sekali tidak pernah menyatakan akan memberikan perlindungan khusus kepada kelompok Syiah dan Ahmadiyah.
"Tidak ada pernyataan saya melindungi organisasi atau kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Sikap saya sebagai Menteri Agama melindungi mereka sebagai warga negara," ucapnya menegaskan.
Selanjutnya menyoal toleransi antarumat beragama, Gus Yaqut berkata, Kementerian Agama (Kemenag) siap menjadi mediator jika ada kelompok tertentu bermasalah dengan dua kelompok tersebut.
"Perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. Kemenag akan memfasilitasi," kata mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.
Baca juga: Menteri Agama Gus Yaqut Bicarakan Nasib Syiah dan Ahmadiyah
Sebelumnya, Menag Gus Yaqut mengatakan, pemerintah akan mengafirmasi hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia. Dia tidak mau ada kelompok beragama minoritas yang terusir dari kampung halamannya hanya karena ada perbedaan keyakinan.
"Mereka warga negara yang harus dilindungi," kata Yaqut kepada Antara, dikutip Tagar, Kamis, 24 Desember 2020.
Dia juga menyatakan, Kementerian Agama akan memfasilitasi dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan yang ada.
"Perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. Kementerian Agama akan memfasilitasi," ujarnya.
Penyataan soal afirmasi Syiah dan Ahmadiyah bahkan sempat dikritik Anggota Komisi I DPR Fadli Zon, yang menilai Menag hanya menambah permasalahan di Tanah Air.
"Menambah masalah yang tak perlu," cuit @fadlizon, dilihat Tagar, Jumat, 25 Desember 2020.
Politikus Gerindra itu lantas mengingatkan Gus Yaqut soal peribahasa 'Hukum tabur-tuai', terkait rencananya terhadap dua kelompok minoritas tersebut.
"Seperti kata pepatah, siapa menabur angin akan menuai badai," kata Fadli Zon. []
