Bandarlampung, (Tagar 17/10/2017) – Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mendapatkan penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas prestasinya sebagai inisiator provinsi layak anak. Penghargaan diberikan pada pembukaan Seminar Nasional Upaya Membangun Adil Gender dan Ramah Anak, di Balai Keratun Provinsi Lampung, di Bandarlampung, Selasa (17/10).
Sekda Provinsi Lampung Sutono menyatakan, membangun upaya adil gender merupakan tanggung jawab bersama.
Pihaknya berkomitmen untuk menghormati hak anak, dengan cara mentransformasikan hak-hak anak ke dalam bentuk kebijakan dalam proses pembangunan, antara lain dengan mengembangkan kebijakan kota layak anak.
Untuk mendukung Provinsi Layak Anak, Pemprov Lampung telah melakukan langkah-langkah seperti membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) Enggal Elephan Park seluas 15 ribu meter persegi yang dilengkapi dengan fasilitas tempat bermain anak-anak usia dini menyatu dengan alam, daycare, serta PAUD sebagai tempat tumbuh kembang anak.
Sutono menjelaskan, Pemprov Lampung juga menjadikan RSUD dr H Abdul Moeloek menjadi rumah sakit ramah anak dengan melengkapinya dengan ruang terapi tumbuh kembang anak, ruang bermain, penitipan anak serta ruang asuh.
"Diharapkan dengan adanya fasilitas dan layanan tersebut di RSUDAM, maka penanganan terhadap anak-anak akan menjadi lebih optimal, terutama bagi anak-anak yang memerlukan pelayanan kesehatan di RSUDAM," ujarnya lagi.
Pada kesempatan tersebut, juga dicanangkan kampanye "Berlian" (Bersama Lindungi Anak) dan peluncuran kota layak anak kabupaten/kota menuju Provinsi Layak Anak Provinsi Lampung (PROVILA).
"Dengan adanya program tersebut maka cakupan hak-hak anak semakin luas, yakni mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga Provinsi Lampung, harapan saya semoga dapat mengatasi masalah yang berkaitan dengan perempuan dan anak," ujarnya lagi.
Dalam seminar nasional itu, hadir Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Aprilani Yustin Ficardo, dan jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, turut hadir juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan mahasiswa asal Papua. (ant/yps)
