Gubernur Khofifah Tunda Pendirian Bank Umum Syariah

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, menunda pembangunan Bank Umum Syariah (BUS). Ini alasannya
Ketua Komici C DPRD Jatim, Anik Maslacha. (Foto: Tagar/Adi Suprayitno)

Jawa Timur - Rencana pendirian Bank Umum Syariah (BUS) untuk tahun 2019 harus ditunda dulu. Mengingat untuk dapat spin off dari Unit Usaha Syariah menjadi BUS, Bank Jatim kekurangan dana Rp 325 miliar.

Ketua Komisi C DPRD Jatim, Anik Maslacha mengatakan, kekurangan dana itu tidak mungkin diberikan lewat Perubahan Alokasi Keuangan APBD tahun anggaran 2019 ini.

Sekretaris Fraksi PKB DPRR Jatim ini menegaskan bahwa ijin administrasi sudah dipenuhi dengan modal minimal Rp 1 triliun lebih. Akhirnya disepakati Bank Jatim mengalokasikan dana Rp 500, dan Rp 525 miliar dari Pemprov Jatim dengan dua termin.

Pemprov sudah mengalokasikan sebagian Rp 525 miliar pada murni APBD 2019 sebesar Rp 200 miliar. Namun alokasi itu hingga saat ini belum dikeluarkan dari kasda.

Untuk dapat spin off menjadi BUS harus mendapatkan dua izin, yaitu izin prinsip dan izin usaha. Sebelum izin usaha dilakukan, harus mendapatkan izin prinsip lebih dahulu. Kenyataannya hingga saat ini izin prinsip belum keluar.

"Untuk dapat izin ini bank harus memenuhi syarat administrasi, modal dan kepengurusan,"tegas saat jumpa pers di Surabaya, Selasa 8 Juli 2019.

Artikel lainnya: Kertas Sampah Impor Serangan Surabaya 

Pada 21 mei 2019 lalu ada surat dari Bank Jatim agar spin off sementara di tunda karena kepengurusan belum selesai. Bank Jatim masih fokus penyelesaian RUPS beberapa waktu lalu untuk reposisi direksi dan komisarisnya. Ironisnya lagi saat ini kondisi rasio keuangan UUS belum sehat. Padahal untuk bisa spin off keuangan bank harus sehat.

Mantan bendahara PW Fatayat Jatim ini menerangkan bahwa pendirian BUMD tidak semudah pendirian usaha-usaha lainya. Apalagi bergerak dalam financial. Maka pihaknya memahami keinginan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa untuk menunda pengesahan BUS.

Gubernur ingin lebih hati-hati dan menganalisa bisnis yang prospektif. Dimana harus jelas-jelas menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga dapat menguntung masyarakat dan Pemprov selaku pemegang saham.

"PKB bisa memahami, jika bu Khofifah selaku Gubernur bersikap dan bertindak hati-hati agar tidak  terjadi yang tidak kita inginkan,"paparnya.

Dalam waktu dekat ini, komisi C akan mengundang direksi Bank Jatim untuk membahas terkait spin off. []

Artikel lainnya: Oknum Kepala SMP Swasta di Surabaya Cabuli Siswa

Berita terkait
0
Hasil Pertemuan AHY dan Surya Paloh di Nasdem Tower
AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono mengaku sudah tiga kali ke Nasdem Tower kantor Surya Paloh. Kesepakatan apa dicapai di pertemuan ketiga mereka.