Jakarta – Pada tahun 2022, Indonesia secara resmi memegang Presidensi Group of Twenty (G20) selama setahun penuh, terhitung mulai 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di November 2022. Presidensi Indonesia G20 membahas berbagai isu vital, salah satunya adalah isu pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai institusi yang juga berkaitan dengan pemulihan ekonomi turut berpartisipasi dalam menyukseskan Presidensi Indonesia G20 tersebut, salah satunya melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022.
Forum ini merupakan kolaborasi lintas sektor yang akan mengonsolidasikan isu pemulihan ekonomi khususnya melalui legalisasi aset, redistribusi tanah dan pemberdayaan masyarakat untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi masyarakat.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), Sandiaga Uno menyebut bahwa salah satu isu Presidensi Indonesia G20 adalah fokus pada pemulihan ekonomi.
Dalam hal kepastian hukum, contohnya adalah masyarakat yang tinggal di laut di sana mereka tidak bisa mendapatkan sertipikat karena tempat tinggalnya bukan termasuk kawasan darat.
Ia juga mengatakan bahwa pihaknya berupaya mengusung pariwisata prioritas sebagai salah satu upaya dalam hal membangkitkan geliat ekonomi.
“Sektor pariwisata memang diminta untuk menjadi lokomotif. Seperti contoh Wakatobi kan memang menjadi pariwisata prioritas yang selama ini bergantung pada turis mancanegara,” ujarnya pada pertemuan antara Kemenpar dan Kementerian ATR/BPN belum lama ini.
- Baca Juga: Pelantikan! PNS Dituntut Senantiasa Tingkatkan Keahlian dan Profesionalisme
- Baca Juga: Menteri ATRBPN Ajak Pemda Ringankan BPHTB sebagai Upaya Percepatan Sertifikasi Tanah
Sandiaga Uno juga mengapresiasi kegiatan GTRA Summit 2022 yang diinisasi oleh Kementerian ATR/BPN. Selama di Kabinet Indonesia Maju, ia menyebut bahwa Kementerian ATR/BPN memang mempunyai peran penting dalam mengatur keberpihakan kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
“Reforma Agraria betul-betul menjadi suatu hal yang begitu penting. Setelah mendapatkan sertipikat tanah, masyarakat dapat akses, yang juga berdampak pada kebangkitan ekonomi mereka,” ucapnya.
Terkait potensi Kabupaten Wakatobi yang menjadi tempat kegiatan GTRA Summit 2022, Menteri Parekraf juga akan menekankan pada kolaborasi terhadap isu-isu keberlanjutan seperti sustainable tourism.
“Mudah-mudahan hal ini juga turut serta dalam menyukseskan GTRA Summit 2022. Karena menurut saya, setiap kegiatan dan event akan membawa geliat, tentunya juga akan membangkitakan semangat masyarakat yang sudah dua tahun lebih menghadapi rintangan,” kata Sandiaga Salahudin Uno.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra menjelaskan bahwa Reforma Agraria merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan masyarakat dan mewujudukan kemakmuran masyarakat.
Kemudian, disusul dengan munculnya kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) seolah menjadi terkoneksi dengan program Reforma Agraria.
“Pekerjaan Reforma Agraria adalah melakukan penataan ulang terhadap akses kepemilikan agar efisien dan efektif yang perlu adanya kerja sama lintas sektor melalui kebijakan UUCK,” katanya.
Lebih lanjut, Surya Tjandra berkata bahwa dalam kegiatan GTRA Summit 2022 ini akan membahas isu dan permasalahan yang menyangkut seputar tumpang tindih perizinan, hak, kepemilikan, dan lain-lain. Dalam GTRA Summit 2022 juga mengusung tiga fokus yaitu kepastian hukum, penataan aset dan penataan akses.
- Baca Juga: Tuntaskan Kedaulatan Wilayah NKRI melalui Legalisasi Aset pada Pulau Kecil Terluar
- Baca Juga: Menteri ATR/BPN Meminimalisir Sengketa dan Konflik Pertanahan
“Dalam hal kepastian hukum, contohnya adalah masyarakat yang tinggal di laut. Di sana mereka tidak bisa mendapatkan sertipikat karena tempat tinggalnya bukan termasuk kawasan darat,” ujarnya.
Surya Tjandra juga menjelaskan peluang kerja sama yang dapat dibangun antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
“Semisal dari Kemenparekraf mempunyai desa wisata. Dari sana dapat kita sambungkan dengan program legalisasi aset atau PTSL, tentunya ini sebuah kolaborasi yang bagus,” ujarnya. []
