Grup Rap Protes Demonstrasi Pro-Demokrasi Thailand

Grup rap terkenal di Thailand muncul kembali untuk balas dendam dengan soundtrack protes demontrasi pro-demokrasi Thailand
Para rapper dari grup hip hop anti-kemapanan "Rap Against Dictatorship" tampil di atas panggung dalam unjuk rasa pro-demokrasi di Universitas Thammasat di Pathum Thani, utara Bangkok, 10 Agustus 2020. (Foto: voaindonesia.com - Lillian SUWANRUMPHA/AFP)

Bangkok – Grup rap terkenal di Thailand muncul kembali untuk “balas dendam.” Grup “Rap Against Dictatorship” (“Rap Menentang Kediktatoran”) menjadi terkenal pada tahun 2018 dengan lagu debutnya, “What My Country's Got,” sebuah makian bermuatan politik yang menusuk junta militer negara itu. Video tersebut telah ditonton sebanyak 94 juta kali di YouTube.

Grup musik tersebut meluncurkan lagu terbarunya, “Reform,” (“Reformasi”) di YouTube beberapa minggu lalu di tengah protes anti-pemerintah yang mengguncang ibu kota, Bangkok. Video itu telah ditonton lebih dari 7 juta kali.

Sementara mengambil tema luas yang sama tentang penindasan oleh negara, impunitas dan kemunafikan, lagu baru itu, seperti protes itu sendiri, tidak hanya ditujukan pada pemerintah tetapi juga monarki yang tidak tersentuh di negara itu.

Ribuan pemuda Thailand turun ke jalan-jalan ibu kota hampir setiap hari sejak Juli untuk menuntut pengunduran diri pemimpin kudeta 2014 yang menjadi Perdana Menteri Prayut Chan-ocha. Mereka juga menuntut dicabutnya hak istimewa yang diberikan kepada militer.

Namun, sejak Agustus, “massa,” sebagaimana para pengunjuk rasa menyebut diri mereka, semakin mengarahkan kemarahan mereka terhadap istana kerajaan yang mereka tuduh bekerja sama dengan militer untuk menjaga elit konservatif Thailand tetap kaya dan berkuasa.

Mereka ingin agar Raja Maha Vajiralongkorn dikontrol dengan tegas oleh aturan baru yang akan menjauhkannya dari politik dan membuatnya terbuka dengan gaya hidup mewah yang dibayar dengan pajak rakyat (lt/ab)/voaindonesia.com. []

Berita terkait
Jerman Akan Usir Raja Thailand Jika Memerintah dari Jerman
Parlemen Jerman mengatakan Raja Thailand yang tinggal di Bayern bisa diusir dari Jerman jika terbukti memerintah dari Jerman
Amandemen Konstitusi Tentukan Masa Depan Politik di Thailand
PM Thailand, Jenderal Prayuth Chan-ocha, menawarkan amandemen konstitusi untuk meredam aksi protes yang terus berlangsung di negara itu
Warga Thailand Tak Punya Lahan Bisa Tinggal di Hutan Bakau
Pemerintah Thailand capai kesepakatan dengan komunitas yang tidak memiliki tanah, penduduk desa tak punya lahan bisa tinggal di hutan bakau
0
DPR Terbuka Menampung Kritik dan Saran untuk RKUHP
Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP merupakan inisiatif Pemerintah. Karena itu, sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.