Grace Natalie Cocok Gantikan Yohana Yambise

Politikus Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebut Ketum PSI Grace Natalie cocok jadi Menteri PPPA pengganti Yohana Yambise.
Presiden RI Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie. (Foto: Jitunews.com)

Jakarta - Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebut Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie cocok menggantikan Yohana Yambise menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) periode kedua.

"Saya pikir memang demikian, Grace bisa mengisi kementerian itu selain mewakili perempuan juga mewakili kaum minoritas di kabinet," ucap Ferdinand kepada Tagar, Kamis 4 Juli 2019.

Dia mengamati komunikasi dan gaya politik yang diterapkan Grace selama ini pantas mengemban jabatan menteri di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin masa bakti 2019-2024. Namun, Ferdinand mengaku tak mengetahui apakah Grace memiliki sepak terjang terkait tugas Kementrian PPPA.

"Kalau melihat penampilannya Grace layak menjabat menteri pemberdayaan wanita dan perlindungan anak. Hanya saya tidak memahami latar belakang Grace apakah punya sejarah pergerakan di bidang itu," ujar dia.

Pernyataan Ferdinand terkait kesetujuannya Grace menjadi Menteri PPPA pertama kali tertuang dalam akun Twitter, @FerdinandHaean, pada Kamis, 4 Juli 2019. Politikus Partai Demokrat ini tak sungkan berbicara tentang sosok salah satu petinggi partai yang sempat menjadi rivalnya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Cocok gantikan Yohana Yambise," kata Ferdinand, menanggapi cuitan akun resmi Twitter PSI.

Cuitan Ferdinand Hutahaen di Twitter

Cuitan Ferdinand juga ditanggapi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni. Dia mengapresiasi cuitan politikus partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.  

"Terima kasih kepada Bang Ferdinand," kata Raja Juli kepada Tagar. 

Terkait percakapan soal Grace yang dinilai layak masuk jajaran menteri Jokowi-Ma'ruf, Raja Juli mengatakan pihaknya saat ini hanya menunggu saja. Pasalnya, kata dia, keputusan penuh soal menteri hanya berada di tangan presiden terpilih yang telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu sore 30 Juni 2019.

"Soal kabinet otoritas penuh Pak Jokowi. Hak prerogatif beliau (Jokowi)," kata dia.

Baca juga: 


Berita terkait
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.