Jakarta - Novel Bamukmin menyalahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang tidak jelasnya perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) hingga kini. Menurutnya, pemerintah memiliki niat untuk mengubah periode presiden dari lima tahun menjadi delapan tahun.
"Kepentingan politik mungkarnya yang FPI sebagai penghalang terhadap eksistensi 01 (Joko Widodo-Ma'ruf Amin) untuk memaksakan ambisi politiknya yang ingin memaksakan presiden periode ini sampai delapan tahun," katanya kepada Tagar, Kamis, 1 Agustus 2019.
Baca juga: FPI Sebut Tak Ada Asas Pancasila di AD ART Muhammadiyah
Novel sangat yakin FPI dizalimi oleh pemerintah, seolah-olah persoalan SKT yang digiring ke ranah politik. Pasalnya, ormas besutan Rizieq Shihab ini menjadi motor penggerak 212 dan sangat berpengaruh dalam menentang kesewenang-wenangan pemerintah selama ini, termasuk untuk melanggengkan Jokowi menjadi presiden.
Bisa saja ngawur. Ini isu yang belum bisa dipertanggungjawabkan
"FPI ada di dalam barisan 212 dan sangat berpengaruh sehingga bagaimana 01 (Joko Widodo-Ma'ruf Amin) ini memandulkan peran FPI yang sangat berpengaruh terhadap gerakan di jalan yang menolak paling terdepan," ujarnya lagi.
Namun ketika ditanya kabar dari mana perubahan periodesasi presiden, Novel menjelaskan kalau itu dari sumber orang dekat istana. "Hendropriyono (yang bilang)," katanya.
Dihubungi terpisah, pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta Ujang Komarudin menampik apa yang dikemukakan Novel Bamukmin. Menurut Ujang, apa yang dikatakan Novel tidak mendasar.
"Bisa saja ngawur. Ini isu yang belum bisa dipertanggungjawabkan," katanya.
Lebih lanjut, Ujang menjelaskan jika ingin merubah periode presiden itu bukanlah perkara yang mudah. Ada banyak tahapan yang akan dilalui sampai keputusan itu benar-benar diketok.
"Logikanya partai politik semua itu sudah mempersiapkan diri dari 2019 ke 2024 nanti. Tentu mereka menginginkan Jokowi cukup dua periode saja. Mereka juga ingin gantian," ujar pengamat yang juga alumnus Universitas Indonesia itu.
Baca juga: Seandainya FPI Dibubarkan
Ujang menjelaskan, jika memang seharusnya pemerintah memperlakukan semua ormas sama rata. Artinya, jika ormas lain diberikan izin harusnya FPI juga diberikan tanpa ada perbedaan.
"Ketika persyaratan sudah lengkap maka mesti diberikan izin, kecuali kalau FPI tidak memenuhi syarat. Pemerintah harus adil dalam hal ini," ucapnya. []
