Golkar Siap Diskualifikasi Paslon Langgar Protokol Kesehatan

Wakil Ketua DPR RI M Azis Syamsuddin mendukung sanksi kepada calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan, dan Golkar mendukungnya.
KPU Kabupaten Toba melakukan pencabutan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati, Kamis, 24 September 2020. (Foto: Tagar/Elviana)

Jakarta - Politikus Partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPR RI M Azis Syamsuddin mendukung sanksi pemotongan kampanye para calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan dalam revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020.

Menurutnya, sanksi tersebut dapat membuat para cakada lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

"Saya ingin ada sanksi yang lebih berat dan tegas yang dikenakan kepada para calon kepala daerah pelanggar protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada serentak 2020. Golkar siap diskualifikasi cakada internalnya sesuai kesalahan dan aturan serta mekanisme internal partai,” kata Azis di Jakarta, Kamis, 24 September 2020 dikutip dari dpr.go.id.

Azis menjelaskan, sanksi tegas tersebut berguna demi menyelamatkan para calon kepala daerah, penyelenggara pemilu dan masyarakat dalam pelaksanaan pesta demokrasi.

Azis mewanti-wanti jangan sampai Pilkada serentak 2020 menjadi sebuah catatan sejarah yang kelam bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan pesta demokrasi.

Caranya sederhana, jadilah ikon influencer dalam mempromosikan protokol kesehatan dengan baik dan benar

"Semoga setiap partai memiliki komitmen yang sama di Pilkada serentak Desember ini. Agar menjawab keinginan publik, sehingga pilkada serentak dapat berjalan bebas dan rahasia serta, aman, jujur dan adil,” katanya.

Pria asal Lampung itu mendesak adanya kesadaran kolektif, khususnya kepada para cakada agar memiliki sifat sikap semangat gotong-royong dalam melawan Covid-19.

“Caranya sederhana, jadilah ikon influencer dalam mempromosikan protokol kesehatan dengan baik dan benar,” tutur Aziz.

Dalam amatan Tagar, dalam proses tahapan pilkada serentak, yakni pencabutan nomor di Provinsi Sumut pada Kamis, 24 September 2020 berlangsung dalam suasana mematuhi protokol kesehatan.

Seperti di Kabupaten Toba. Dua pasangan calon yang ditetapkan dan hadir mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, dan tidak membawa massa yang berpotensi menimbulkan kerumunan ke kantor KPU setempat.

Pada kesempatan itu, Ketua KPU Toba, Henri Pardosi berharap Pilkada 2020 di Toba bisa berjalan damai dan mengutamakan ‘salus populis, suprema lex’ yang artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yaitu dengan mengutamakan pelaksanaan protokol kesehatan dalam setiap tahapan kegiatan ke depannya.

Lebih lanjut Henri menjelaskan bahwa ada imbauan baru dari KPU terkait kampanye pilkada tahun 2020 yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid 19 yang resmi diundangkan pada 23 September 2020.

Aturan itu melarang beberapa kegiatan di kampanye Pilkada 2020 antara lain, penyelenggaraan rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan atau sepeda santai, perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar dan atau donor darah, serta peringatan hari ulang tahun partai politik.

"PKPU baru ini akan disampaikan secara tertulis kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati di Toba yang telah mendapat nomor urut di surat suara di pemilu mendatang," katanya.[]

Berita terkait
Cuti Pilkada, Kandidat Petahana Bukittinggi Pamit Terpisah
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi sama-sama mengajukan cuti untuk bertarung di Pilkada. Ramlan dan Irwandi akan saling berhadapan.
Din Syamsuddin Jelaskan Hukum Agama untuk Tunda Pilkada 2020
Deklarator Koordinator Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin mengingatkan adanya kaidah agama Islam untuk tunda Pilkada 2020.
Mendagri Minta Camat di Perbatasan Sukseskan Pilkada 2020
Tito Karnavian, meminta semua camat yang ada di perbatasan negara untuk ikut mensukseskan Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.