Genjot Ekonomi, Pemerintah Harus Gunakan Teknologi

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan transformasi.
Bambang Soesatyo atau Bamsoet. (Foto: Tagar/Liputan 6)

Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan transformasi, yaitu untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah di tengah siklus pertumbuhan ekonomi yang masih tidak stabil akibat pandemi Covid-19. Untuk itu, Bamsoet menyebut perlu cara maksimal dalam memulihkan persoalan tersebut.

Menurut Bamsoet, pemerintah perlu memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan nilai tambah, agar dapat meningkatkan perekonomian di sektor riil, pertanian, dan industri, sebagai salah satu upaya menghadapi tantangan transformasi di tengah Covid-19.

"Mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan produktivitas dalam rangka mendorong daya saing global seiring dengan peningkatan kebutuhan pasar domestik," ucap Bamsoet kepada wartawan, Rabu, 16 September 2020.

Mantan Ketua DPR ini juga meminta pemerintah untuk bisa mengoptimalkan tujuh kebijakan prioritas 2020-2023, yaitu kebijakan di sektor kesehatan, bantuan sosial (bansos), padat karya, relaksasi aturan, restrukturisasi usaha menengah, kecil, dan mikro, penempatan dana dan penjaminan, serta transformasi berbasis digital.

Politikus Partai Golkar menuturkan pemerintah perlu menerapkan langkah dan strategi untuk menghadapi perekonomian Indonesia di triwulan III-2020 yang diproyeksikan kembali terkontraksi, yaitu berkisar dari nol hingga minus 2,1 persen.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi perekonomian Tanah Air pada kuartal III 2020 masih berada di zona negatif. Bahkan, kata dia pertumbuhan ekonomi bakal lebih rendah, yakni ada di kisaran 0 sampai minus 2,1 persen (-2,1 persen).

"Seperti pada Maret lalu penurunan (pertumbuhan ekonomi) mencapai 2 persen. Kita memperkirakan mungkin lower end dari minus 2,1 persen atau lebih rendah, itu perkiraan terbaru berdasarkan assessment pergerakan dalam dua minggu," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa, 15 September 2020.

Salah satu faktor kenapa proyeksi pertumbuhan ekonomi minus di semester depan, menurut dia karena kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kembali diberlakukan di DKI Jakarta. Padahal, berdasarkan catatannya, Ibu Kota merupakan salah satu daerah penyumbang produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 17 persen.

Agar perekonomian nasional tidak terkoreksi semakin dalam, Sri Mulyani berharap kebijakan pusat dan daerah semakin membaik saat menangani Covid-19. Dengan begitu, kata dia ada harapan ekonomi bergerak di zona positif, khususnya pada triwulan IV-2020 yang diprediksi sebesar 0,4 persen sampai 3,1 persen. []

Berita terkait
Nasib Eks Buruh di Belawan, PHK dan Hak Tak Dibayar
Seratusan eks buruh bongkar muat di Belawan dilakukan pemutusan hubungan kerja. Namun hak-hak mereka selama bekerja tak dibayarkan.
Imbas PSBB, Sri Mulyani: Ekonomi Kuartal III Negatif
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi perekonomian Tanah Air pada kuartal III 2020 masih berada di zona negatif.
Kembali, Sri Mulyani Perlebar Defisit APBN Jadi 5,7%
Setelah sempat mewacanakan bahwa defisit APBN akan berada di level 5,5 persen, pemerintah kembali merevisi asumsi tersebut menjadi 5,7 persen