Bandung - Gaji atau tunjangan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk gubernur dan wakil gubernur akan dipotong selama empat bulan untuk membantu penanganan Covid-19 di Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menuturkan pemotongan atau penyisihan gaji atau tunjangan ASN di Jawa Barat menganut asas adil dan proporsional. Artinya, besarannya akan berbeda-beda per ASN-nya disesuaikan dengan jabatan dan golongan. “Penyisihan gaji atau tunjangan tersebut berlaku hingga empat bulan mendatang. Saya pastikan persentasenya akan adil dan proporsional,” tutur Kang Emil sapaan dari Ridwan Kamil, Bandung, Selasa, 31 Maret 2020.
1. Penanganan Covid-19 adalah Gerakan Bersama
Menurut Kang Emil, penyisihan gaji atau tunjangan ASN di Jawa Barat ini untuk membantu penanganan Covid-19, aksi ini pun dinilai sebagai bentuk aksi bela negara yang harus dilakukan oleh seluruh ASN Pemerintah Daerah Provinsi Jabar. “Inilah bela negara dari para ASN kita,” kata dia.
Selain ASN termasuk gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, Kang Emil pun berharap pemotongan gaji atau tunjangan tersebut dilakukan oleh seluruh ASN di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. “Walaupun diberlakukan hanya untuk ASN Pemda Provinsi Jabar. Saya imbau seluruh ASN di 27 pemerintah daerah di Jabar untuk melakukan hal serupa,” pinta Kang Emil.
Kang Emil menambahkan, penanganan Covid-19 adalah gerakan bersama. Oleh karena itu ia meminta semua pihak untuk membangun kerelawanan sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo. “Juga kami mengimbau semua pihak yang punya tenaga sesuai arahan Presiden agar kita membangun kerelawanan," kata Kang Emil.
2. ASN Jabar Wajib Jadi Relawan
Selain penyisihan gaji atau tunjangan, ASN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pun diwajibkan untuk menjadi relawan penanganan wabah Covid-19. “Sudah saya wajibkan semua ASN Pemprov Jabar menjadi relawan bagi penanggulangan Covid-19," ujarnya.
Selain ASN, Kang Emil pun mengajak karang taruna, pramuka dan pemuda lainnya untuk juga menjadi relawan dengan mendaftar di aplikasi Pikobar. Para relawan tersebut akan melakukan kampanye physical distancing hingga memverifikasi warga miskin baru yang akan mendapatkan bantuan dampak ekonomi Covid-19.
"Mereka akan melakukan tiga urusan yaitu kampanye physical distancing boleh melalui spanduk, melakukan verifikasi kepada warga yang akan mendapatkan bantuan Rp500 ribu, lalu menjadi relawan kesehatan," tegas dia. []
