Bandung, (Tagar 20/9/2018) - Ketua Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat (Jabar) Waras Wasisto menyebutkan, selama masa pemerintahan dua periode Ahmad Heryawan uang APBD banyak berhamburan, banyak program yang tidak jelas.
“Di masa gubernur sebelumnya, anggaran itu banyak bocor, ya bocornya tidak lain ke pendukung-pendukungnya itu, itulah kenapa salah satu alasannya anggaran kita defisit terus karena penggunaan anggarannya tidak benar,” kata Waras Wasisto, di Bandung, Kamis (20/9/2018).
Selain itu, jelas dia, di OPD selaku pengguna anggaran dirinya melihat OPD-OPD itu hanya bisa meng-copy paste program-program sebelumnya dengan pola yang sama, sehingga tidak efisien dan cenderung hanya menghabiskan anggaran saja tanpa hasil atau out put yang jelas.
“Jadi wajar apabila uang APBD berhamburan yang tidak jelas, defisit karena OPD itu copy paste program, tidak ada inovasi,”keluhnya.
Anggaran Disdik
Hal senada disampaikan oleh Ketua Komisi V DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Syamsul Bachri. Dia menyebutkan, alokasi anggaran Dinas Pendidikan Jawa Barat yang sangat besar tidak berbanding lurus dengan hasilnya. Justru, sederet permasalahan terkait di Disdik masih saja mengemuka, mulai dari kualitas pendidikan yang tidak merata antara di desa dengan kota, akses pendidikan bagi masyarakat miskin masih rendah sampai yang disinggung oleh gubernur.
Lulusan SMK pun masih banyak menganggur dan sampai saat ini masih menjadi masalah klasik di Disdik Jabar.
“Dan diakui meskipun sudah melakukan pengawasan dari dewan, tetapi kebocoran anggaran masih saja terjadi, serta apa yang disampaikan Disdik Jabar di publik kebanyakan tidak benar atau tidak sesuai dengan realitas,” tuturnya.
Selain dugaan kuat kebocoran anggaran, terang dia, sebenarnya yang paling nyata dan sangat terlihat adalah alokasi anggaran di Dinas Pendidikan Jawa Barat dinilai lebih banyak dialokasikan untuk program yang kurang penting, dan lebih banyak terserap untuk program infrastruktur terkait pendidikan.
“Seperti lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan ruang kelas baru, renovasi hingga ke gaji dan semua anggaran diluar urusan murni akademik masuk ke dalam 20% fungsi anggaran pendidikan,” terangnya.
Selain program infstruktur terkait pendidikan yang menguras anggaran Dinas Pendidikan Jabar, porsi gaji pun dinilai menjadi item kedua yang menggerus anggaran Dinas Pendidikan Jabar. Sehingga, untuk program seperti meningkatkan SDM pendidik, dan kualitas pendidikan hanya dialokasikan sedikit saja.
“Jadi, 20% itu fokusnya bukan untuk urusan akademik secara utuh.
Tetapi terpangkas oleh kontruksi (infrastruktur pendidikan), gaji dan lain sebagainya,” tegasnya.
Andai saja, alokasi anggaran 20% tersebut dialokasikan murni untuk urusan kualitas pendidikan salah satunya. Pasti hasil dengan besarnya anggaran akan berbanding lurus sebagaimana yang diharapkan oleh Gubernur Jawa Barat baru, Ridwan Kamil.
“Apabila 20% itu murni untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau kepentingan secara utuh untuk pendidikan. Maka, saya optimis kualitas pendidikan di Jabar akan sangat luar biasa,” harapnya.
Sebagaimana yang diminta oleh Gubernur Jabar, Ridwan Kamil yang menginginkan adanya perbaikan di sektor pendidikan. Komisi V akan segera menindaklajuti dengan mengevaluasi kembali program-program yang ada di Dinas Pendidikan Jabar khususnya kebijakan anggarannya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengeluhkan alokasi anggaran Dinas Pendidikan Jabar yang fantastis tidak berbanding lurus dengan hasilnya. Salah-satunya seperti, lulusan SMK faktanya masih banyak menganggur dan masih banyak berderet masalah lainnya.
“Kemarin, saya sedikit mendapat kritikan dan langsung saya cek, meskipun anggaran Disdik Jabar melebih 10% bahkan 20% tetapi sayangnya tidak sebanding dengan hasilnya. Memang sudah memenuhi 10% tetapi alokasinya tidak pada tempatnya,” tuturnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, dirinya menilai bahwa selama ini Dinas Pendidikan Jawa Barat kurang teliti sehingga meskipun alokasi anggaran pendidikan sudah memenuhi 10% bahkan Jabar 20% tetapi ternyata tidak pada tempat.
“Ke depannya saya sangat berharap hal ini tidak terjadi lagi, di mana anggaran besar yang dialokasikan untuk Disdik Jabar diharapkan bisa sesuai pada tempatnya,” jelasnya. []
