FPKS DPR Sebut Normalisasi Hubungan dengan Israel Haram Hukumnya

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI angkat bicara soal isu normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel.
Anggota Komisi I DPR, Sukamta. (Foto:Istimewa)

Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI angkat bicara soal isu normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel. PKS menyebut haram hukumnya jika direalisasikan oleh pemerintah.

Penolakan itu dilakukan karena beredarnya pernyataan Dubes Israel untuk Singapura Sagi Karni dan Chief Executive Officer U.S. International Development Finance Corporation, Adam Boehler yang terus menyuarakan jika melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

Situasi ini bisa jadi akan melemahkan upaya menghidupkan peta jalan damai Palestina-Israel dan kemerdekaan Palestina

Anggota Komisi I DPR, Sukamta berharap pemerintah tidak tergiur dengan iming-iming bantuan ekonomi yang akan diberikan kepada Indonesia jika hal itu dilakukan.

"Harga diri bangsa dan cita-cita pendiri bangsa terlalu murah dijual atas nama kepentingan ekonomi. Pemerintah Indonesia harus terus berkomitmen dengan garis politik luar negeri yang menolak segala bentuk penjajahan," kata Sukamta melalui keterangannya kepada Tagar, Rabu, 23 Desember 2020.

Dia menegaskan, komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kerap menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia terus berkomitmen memperjuangkan kemerdekaan Palestina harus terus didukung dan dikawal.

"Upaya melakukan normalisasi hubungan dengan negara penjajah, ini jelas bertentangan dengan amanat pembukaan UUD NRI 1945," ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Bidang Politik Hukum dan Keamanan ini menyebut, apapun bentuk kerja sama pemerintah dengan Israel dipastikan akan mencederai cita-cita para pendiri bangsa dan umat Islam.

Merujuk pada pernyataan pihak-pihak luar negeri dan langkah yang dilakukan, Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri DPP PKS ini juga mengkritisi gerak pemerintah yang akhir-akhir ini bersamaan dengan hari-hari terakhir Presiden Amerika Serikat Donald Trump lengser.

"Semestinya pemerintah Indonesia menunggu presiden baru, policy maker baru bukan malah seperti kejar tayang. Langkah-langkah pemerintah tidak etis secara diplomatik dan terkesan ada target terselubung yang dikejar untuk diselesaikan," tuturnya.

Lebih lanjut, Sukamta menilai normalisasi yang telah terjadi antara Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain dan Maroko tidak hanya bermotif ekonomi tetapi juga ada agenda politik yang saling bertautan.

"Saya kira jelas ada kepentingan Amerika Serikat untuk memperkuat posisi di Timur Tengah dan Laut Mideterania yang mulai terusik oleh kekuatan Rusia, Turki dan juga Cina melalui Inisatif Sabuk dan Jalan (BRI). Sementara UEA, Bahrain dan Maroko punya kepentingan untuk memperkuat posisi secara regional," kata dia.

"Situasi ini bisa jadi akan melemahkan upaya menghidupkan peta jalan damai Palestina-Israel dan kemerdekaan Palestina. Hal ini mengingat dalam soal Palestina, Amerika sering menentang keputusan PBB dan lebih memihak kepada Israel," ucapnya menambahkan.

Menjelang akhir kepemimpinan Donald Trump, pemimpin-pemimpin Amerika Serikat dan Israel terus berusaha mendorong banyak negara yang bersedia melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

Setelah Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan dan Maroko melakukannya dalam beberapa bulan terakhir. Berbekal iming-iming bantuan ekonomi, investasi bahkan kompensasi geopolitik.[]

Berita terkait
Penjelasan Puan Maharani Soal Kerjasama Indonesia & Israel
Puan Maharani selaku Ketua DPR RI menegaskan tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan nergara Israel.
Penjelasan Kemenlu Soal Indonesia Kerjasama dengan Israel
Terkait isu Indonesia membuka hubungan dengan Israel, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) angkat suara.
Kerajaan Bhutan Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel
Bhutan tidak punya hubungan resmi dengan Inggris atau AS, tapi membuka hubungan diplomatik dengan Israel
0
Hasil Pertemuan AHY dan Surya Paloh di Nasdem Tower
AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono mengaku sudah tiga kali ke Nasdem Tower kantor Surya Paloh. Kesepakatan apa dicapai di pertemuan ketiga mereka.