Jakarta - Kelompok organisasi Front Pembela Islam (FPI) mendesak Pemerintah India menindak tegas pelaku persekusi terhadap umat Islam sebagai kaum minoritas di Negara Anak Benua itu. FPI menyatakan, pimpinan kelompok radikal harus ditangkap lantaran dinilai menjadi biang kerok dalam kerusuhan berbau SARA di negara itu.
"Kami mendesak Pemerintah India untuk segera menangkap para pelaku persekusi termasuk di dalamnya pimpinan kelompok radikalis ekstrimis yang mensponsori berbagai tindak kekerasan," kata Ketua Umum FPI Ahmad Shobri Lubis dalam pernyataan tertulis kepada Tagar, Sabtu, 28 Februari 2020.
Shobri mengatakan, umat Islam yang menjadi korban persekusi terjadi di seluruh India. Ia mengaku mendapat data itu dari sejumlah berita yang telah beredar luas. Ia juga menuding kelompok Hindu ekstrimis di India sebagai biang kerok.
Kelompok itu menargetkan umat Islam sebagai sasaran tindakan kekerasan
Kelompok tersebut, kata Shobri, bukan hanya mempersekusi umat Islam, tapi juga menghancurkan rumah ibadah dan kitab suci kaum muslim di India.
"Tindakan kekerasan terhadap umat Islam di seluruh India, mulai dari Jammu Kashmir di utara hingga Tamil Nadu di Selatan, Gujarat di Barat hingga Assam di bagian timur India," ujarnya.
"Kelompok Hindu ekstrimis radikalis India melakukan perusakan, pembakaran dan penghancuran terhadap masjid-masjid, bahkan Alquran sebagai kitab suci umat Islam," kata Shobri.
Di antara kelompok Hindu ekstremis di India, kata dia, ialah Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). Selain RSS, ada kelompok Bajrang Dal dan Vishwa Hindu Parishad (VHP). "Kelompok itu menargetkan umat Islam sebagai sasaran tindakan kekerasan," ujar dia.
Oleh karena itu, FPI mengutuk keras dan mengecam berbagai tindakan kekerasan dan presekusi itu. Organisasi besutan Habib Rizieq Shihab ini juga mendesak Pemerintah India untuk segera menghentikan berbagai tindakan persekusi terhadap Umat Islam India.
Baca juga: Ada Apa Bentrok Hindu-Islam di India
Di Jakarta, FPI meminta Pemerintah Indonesia mengambil langkah politik terhadap tindakan persekusi itu. Bagi Shobri, tindakan kelompok Hindu radikal itu tergolong pelanggaran HAM berat. Selain itu, FPI bersama Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPFU) berencana turun ke jalan. Aksi ini dalam rangka memprotes Pemerintah India.
"Mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah politik terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh kelompok Hindu Radikalis Ekstrimis dan Intoleran di India. Menyerukan Umat Islam Indonesia untuk melakukan aksi protes ke Kedutaan Besar India di Jakarta pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020," kata Shobri Lubis. []
