Jakarta - Juru bicara Front Pembela Islam Munarman membantah kalau ormasnya dipersulit perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT), karena dianggap tidak taat kepada Pancasila. Bahkan dia menyebut ormas Muhammadiyah juga tidak mencantumkan Pancasila sebagai asas di AD/ART.
"Ini lucu, sebagai perbandingan (Muhammadiyah). Ada kata Pancasila? Penguasa jangan suka ngarang ngarang," ucap Munarman yang mengirimkan AD/ART Muhammadiyah kepada Tagar melalui pesan WhatsApp, Rabu, 31 Juli 2019.
Selama 20 tahun, masalah SKT FPI gak ada masalah kok.
Disinggung soal FPI yang tidak taat kepada Pancasila, Munarman menantang siapa yang mengaku paling Pancasila di Indonesia. Menurutnya, rezim saat ini menggunakan strategi PKI zaman dahulu dalam membenturkan ormas yang dianggapnya tidak sejalan dengan pemerintah.
"Yang paling pancasila itu siapa? Kan aneh. Cara-cara membenturkan pihak bersebrangan posisi seolah anti Pancasila itu cara cara PKI zaman dulu," ujarnya.
Munarman menyebut jika berbelit-belitnya proses perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) ormas FPI adalah aneh. Pasalnya, ia menganggap sejak tahun 1998 berdiri tidak pernah ada masalah.
"Selama 20 tahun, masalah SKT FPI gak ada masalah kok. Dan gak ada yang aneh aneh permintaannya mengenai kelengkapan dokumen. Lucu saja kalau sekarang jadi ribet sendiri," katanya.
Ditanya soal bagaimana langkah FPI ke depan, Munarman enggan menjelaskan. Ia mengaku persoalan perpanjangan SKT tidak perlu dibesar-besarkan.
"Bolanya ditangan pemerintah, bukan di kami," katanya.
Sementara itu, pengamat politik Wasisto Raharjo Jati mengatakan memang sudah saat FPI menghadapi kesulitan untuk mengurus perpanjangan SKT yang sifatnya administratif. Pasalnya, selama ini FPI dengan izin yang diberikan suka bertindak berlebihan sebagai ormas.
"Agar petinggi FPI sadar, mereka hanyalah ormas bukan polisi moral. Pada akhirnya mereka tidak bertindak banyak kalau izin dicabut. Berlakulah seperti ormas pada umumnya jangan melebihi ormas," katanya.
Mahasiswa magister di The Australian National University itu menyebut sebenarnya dalam mengurus perpanjangan SKT, tetapi karena FPI sering menimbulkan kegelisahan di publik maka pemerintah memberikan pelajaran agar bisa intropeksi diri.
"Ormas FPI satu sisi mereka sering berlawanan dengan pemerintah. Jadi secara administratif FPI kesulitan. Karena kalau dibiarkan besar akan menciptakan instabilitas," ujarnya. []
Baca juga: