Jakarta - Direktur Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean curiga dengan pernyataan pakar hukum tata negara Refly Harun. Menurut mantan politisi partai Demokrat ini, Refly sepertinya ingin membangkitkan kembali memori 98 pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden RI.
Dalam akun Youtubenya, Ferdinand mengatakan beberapa waktu lalu Brikade 98 yang merupakan kumpulan aktivis 98 menggelar pertemuan yang membahas tentang empat kelompok yang ingin mengkudeta Presiden Jokowi.
Ketua Umum Brikade 98, Benny Ramadhani mengatakan ada empat kelompok yang ingin mengkudeta pemerintahan Jokowi salah satunya adalah keluarga Cendana.
Masalah ini, lanjut Ferdinand langsung ditanggapi oleh Refly Harun. Refly mengungkapkan syarat-syarat mengganti presiden yang sedang menjabat. Dari beberapa syarat itu, ada satu yang menjadi perhatian Ferdinand.
"Yang paling saya cermati adalah tentang mengundurkan diri," kata Ferdinand yang dikutip Tagar dari Youtube Ferdinand Hutahaean, Senin, 2 November 2020.
Presiden Indonesia yang mengundurkan diri saat masih memegang tampuk kekuasaan yakni Soeharto yang mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. "Saya curiga bahwa Refly Harun ini sedang membuka memori-memori dari pendukung oposisi tentang peristiwa 98, mundurnya Soeharto," kata Ferdinand.
Namun, Ferdinand mengakui belum mengetahui persis apakah Refly Harun menginginkan peristiwa 98 terulang dan Jokowi mundur dari jabatannya sebagai orang nomor satu di republik ini.
"Apakah Refly Harun menginginkan hal ini terjadi supaya Jokowi juga mundur? Saya tidak tahu," tutur pria kelahiran Sumatera Utara ini.
Namun, lanjut Ferdinand ia tahu bahwa Refly Harun yang pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pelindo I ini, saat ini berada di pihak oposisi. "Yang saya tahu saat ini, Refly (Harun) berada di kaum oposisi," ujar Ferdinand.
Baca juga : Gus Nur Ditangkap Ferdinand Minta Pihak Ini Bertobat
Baca juga : Ferdinand: Staf Khusus Milenial Sibuk dengan Dunia Sendiri
Dalam akun Youtubenya, Refly Harun mengatakan tidak mudah melakukan kudeta. Karena kudeta itu merebut kekuasaan dengan cara inkonstitusional.
Menurut Refly ada tiga hal yang menyebabkan seorang presiden bisa diganti secara konstitusional. Pertama melalui pemilihan presiden. Kedua, pemakzulan atau impeachment.
"Ini (pemakzulan) pernah terjadi pada presiden pertama RI, Soekarno pada tahun 1967. Ketika itu Soekarno diberhentikan melalui sidang istimewa MPRS. Lalu Abdurahman Wahid atau Gus Dur yang diberhentikan dari jabatan sebagai Presiden RI pada tahun 2001," kata Refly.
Yang ketiga, lanjut Refly adalah pengunduran diri. Tidak ada syarat apapun bagi seorang presiden jika ingin mengundurkan diri. "Ketiga hal tersebut adalah cara-cara konstitusional dan tidak boleh dilakukan karena ada pemaksaan," tutur Refly. []
