Jakarta - Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memiliki potensi untuk menduduki jabatan strategis di kementerian.
Ferdinand menilai Ahok layak mengisi peran sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Seandainya menggantikan Rini Soemarno, Ferdinand meyakini BUMN akan jauh lebih baik.
"Bahkan sebetulnya kalau diberikan mengurus BUMN. (Ahok) Ini orang jago. BUMN kita saya yakin akan bangkit," kata Ferdinand dalam wawancara khusus di kantor Tagar, kawasan Jakarta Timur, Kamis, 11 Juli 2019.
Menurut dia, dengan kemampuan personal serta nilai ketokohannya, Ahok sangat mumpuni mengemban jabatan tersebut. "Dia ini tokoh handal," ucap mantan anggota BaraJP itu.
Namun akan ada benturan lain apabila pria yang belakangan ini meminta dipanggil BTP itu hendak kembali menjadi birokrat publik. Sebab, Ahok memiliki catatan hukum lantaran sempat dipenjara dalam kasus penodaan agama.
"Kalau bicara tentang aturan memang dia pernah dihukum dua tahun. Jadi hal ini akan menghambat beliau, baik itu menjadi menteri atau menjadi capres atau cawapres nantinya," ujar dia.
Tetapi sebagai tokoh, lanjut dia, Ahok merupakan sosok yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan mumpuni untuk menduduki jabatan strategis di pemerintahan maupun kementerian. "Hanya hambatan yang sekarang yaitu catatan hukum," ujarnya.
Ferdinand mengatakan, banyak politisi Indonesia yang terang-terangan coba merendahkan Ahok. Hal tersebut dilatari, karena politisi PDI-Perjuangan ini dapat menjadi batu sandungan bagi politisi lain.
"Jadi kalau apa yang kemarin di media sosial itu menjadi ramai (kritik) tentang Ahok. Itu juga bagian dari kita berpolitik. Ahok ini kan tokoh yang mungkin akan menjadi penghalang kompetitor kita ke depan," ucapnya.
Jadi sebagai politisi, kata Ferdinand, tugasnya harus mendowngrade lawan. Ia mengharapkan publik dapat bersikap dewasa dalam menyikapi persoalan ini. Bagaimanapun juga Ahok sewaktu-waktu dapat bermanuver.
Jadi jangan dilihat itu jadi sebuah kebencian. Saya bahkan mendukung Ahok mengurus sesuatu yang besar di Republik ini.
Tetapi sebagai kompetitor politik, bagi Demokrat, atau bagi (elite politik) yang lain, harus men-downgrade Ahok. Dia tokoh besar, kalau tidak di-downgrade akan menindas di kancah perpolitikan.
Ferdinand menilai, apabila suatu waktu Ahok menempati jabatan penting, maka bisa saja ada regulasi yang kemudian akan diubah. "Seperti ancaman hukuman yang pernah dijalani sama dia, dihapus menjadi syarat capres-cawapres karena kita tidak tahu namanya juga politik," ucapnya.
"Tugas saya men-downgrade dia sebagai kompetitor. Kalau dia kemudian menjadi kawan bagi kami, jalan sama-sama yang lain (berbeda) lagi narasi kita. Inilah panggung politik. Hati-hati dengan komunikasi politik. Jangan pernah lihat itu sebagai kebencian personal subjektif, tetapi ini kepentingan politik antara men-downgrade kompetitor dan men-downgrade yang mau kita usung," ujar Ferdinand. []
