Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Faldo Maldini menyatakan tidak memilih Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 karena alasan HAM (hak asasi manusia). Di sisi lain dia juga menilai sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi) sulit ditebak.
Menurutnya, Jokowi meniti karier dari bawah sebagai birokrat publik daerah yang kariernya terus melesat hingga menduduki kursi RI-1. Selain itu, pria yang lahir dan besar di Surakarta ini, kata Faldo, berasal dari kalangan masyarakat bawah.
“Pak Jokowi menjalani step by step. Dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, kemudian Presiden RI. Dalam pengalaman birokratis, mungkin Pak Jokowi memiliki kapabilitas,” kata politikus muda PAN ini dalam wawancara khusus di kantor Tagar, Jalan Cawang Baru Utara, Jakarta Timur, Jumat, 5 Juli 2019.
Faldo mengatakan Jokowi bukan tipe presiden idamannya, tapi ia mengaku pada 2014 mencoblos Jokowi.
Ia mengatakan kondisi Jokowi sangat berbeda dengan Prabowo yang berasal dari kalangan militer dengan pendidikan bagus dan orang tua yang pintar. Namun katanya, mantan Danjen Kopassus itu dibayang-bayangi kasus pelanggaran HAM berat.
Ini kenaikan suara Pak Jokowi 2 persen dalam 5 tahun bekerja menghabiskan uang triliunan. Oleh karena itu, Pak Jokowi, menurut saya perlu keluar dari narasi yang terlihat mementingkan hal-hal yang menjadi andalannya seperti infrastruktur.
Ia menginginkan ke depan Indonesia memiliki pemimpin pintar, berani dan lihai, sehingga NKRI disegani di mata dunia.
“Sekarang kita lihat saja Malaysia, Mahathir Muhammad bilang Malaysia Truly Asia. Mereka sudah berusaha menjadi trendsetter untuk Asia itu adalah Malaysia. Sementara kita belum sampai ke gagasan Indonesia ini mau dibawa ke mana,” kata dia.
Kenaikan Suara Jokowi Cuma 2 Persen
Faldo mengatakan dalam kontestasi Pilpres 2019, Jokowi suami Iriana itu di-support relawan yang sangat kuat. Namun ia menyayangkan narasi yang dibangun Jokowi selama musim kampanye Pilpres sangat berbeda dengan tahun 2014.
“Kalau seandainya narasi yang digunakan Pak Jokowi adalah orang yang mulai dari bawah, mantan Wali Kota, Gubernur, saya rasa sudah tidak tepat lagi. Karena faktanya ia sudah jadi presiden. Dia sedang memegang anggaran sekitar Rp 2.000 triliun setiap tahun. Dia sudah mengerjakan banyak hal,” ujar Faldo.
Selama menjabat satu periode sebagai Presiden RI, kata Faldo, pertentangan publik terhadap sosok Jokowi cukup besar. Ia menyatakan, capres petahana tidak berhasil menaikkan elektablitas secara signifikan meski sudah menjalankan roda pemerintahan.
Sementara di sisi lain, Prabowo Subianto yang memiliki basis massa yang tidak kalah banyak, jumlahnya cenderung stabil.
“Ini kenaikan suara Pak Jokowi 2 persen dalam 5 tahun bekerja menghabiskan uang triliunan. Oleh karena itu, Pak Jokowi, menurut saya perlu keluar dari narasi yang terlihat mementingkan hal-hal yang menjadi andalannya seperti infrastruktur,” tutur pria berusia 29 tahun ini.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur tidak membanggakan untuk disampaikan kepada publik, sebab infrastruktur sudah dibangun dari zaman Daendels, sejak zaman penjajahan Belanda.
Kemudian, kebijakan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang membuat kartu pra kerja malah membenarkan masih banyak pengangguran di Indonesia. Faldo mengaku mencoba seobjektif mungkin menilai pencapaian Jokowi selama 5 tahun ini. Menurutnya, hal yang dilakukan kemarin ada baiknya untuk panen di masa depan.
Diberi kesempatan 5 tahun menjabat, lanjut dia, maka itu pencapaiannya harus cepat, jangan sampai berkelit melalui alasan-alasan butuh waktu 10 tahun untuk menyelesaikan janji.
“Semisal untuk pembangunan infrastruktur dibilang banyak di Timur. Cek saja cuman 4 persen kok (pembangunan) di timur itu nggak terlalu banyak. Cek saja di dokumen-dokumen negara apalagi sekarang kan sudah bisa terakses,” katanya.
“Lalu Jokowi bilang korupsi belum stadium 4. Lihat saja datanya bahwa pemberantasan korupsi kita masih di bawah rata-rata,” ujar Faldo.
Dia menegaskan sekarang ini, menjabat sebagai presiden terpilih di zaman yang semakin maju, tantangan yang akan dihadapi Jokowi nantinya akan jauh lebih berat.
“Kalau ingin dipilih, kerja saja yang betul. Pasti dia (Jokowi) dipilih. Maka jangan sampai ada kinerja yang dikorbankan agar tetap terpilih,” katanya. []
Baca juga:
