Jakarta, (Tagar 18/4/2017) – Faktor Front Pembela Islam (FPI) akan membawa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi) ke jurang kekalahan dalam Pilkada DKI 2017 putaran kedua. Pasalnya, warga Jakarta tidak menyukai kaum intoleransi dan isu-isu SARA yang kerap diusung FPI yang belakangan mendukung Anies-Sandi.
Pertanda warga Jakarta tidak suka kekerasan dan isu-isu SARA yang acap digelindingkan FPI diwakili oleh pemimpin organisasi lintas agama yang kemarin (Senin, 17/4) mengeluarkan pernyataan bersama di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, yang mengajak warga DKI Jakarta untuk menyukseskan Pilkada putaran kedua secara damai.
Pernyataan bersama tersebut dipimpin oleh Ketua Umum PBNU KH Said Agil Siradj dan dihadiri Ketua KWI Romo I Suharyo, Ketua Umum PGI Pdt Henriette T Hutabarat, Ketua Umum NSI Maha Pandita Utama Suhadi Sendjaja, Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Umum Matakin Uung Sendana, dan Sekjen LPOI Luthfi Attamimi.
Organisasi lintas agama yang masing-masing memiliki komunitas tersebut sejak lama dikenal tidak suka kekerasan, intoleransi, dan isu-isu SARA, justru mengakui adanya keberagaman dan kebhinekaan. Sementara FPI diketahui berjuang keras membawa dan mengajak warga DKI menuju “Jakarta Bersyariah”.
Hingga jelang hari H pencoblosan pada Rabu (19/4), FPI dan kemudian bersama Forum Umat Islam (FUI) masih ngotot untuk menyuplai massa dari pelbagai daerah menggelar agenda Tamasya Al Maidah yang bersifat intoleran. Seperti diungkapkan Kepala Divisi Humas FUI Nanang Qosim, acara Tamasya Al Maidah merupakan aksi kelanjutan untuk menentang calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yakni menyebar massa ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Satu pertanda lain, survei terbaru Indikator Politik Indonesia mengungkapkan, sebanyak 56 persen responden menyatakan tidak setuju dengan pendapat yang menyatakan umat muslim berdosa jika memilih Ahok yang diketahui seorang non muslim. Selebihnya hanya 36 persen yang mengatakan setuju.(yps)
