UNTUK INDONESIA

Fadli Zon Sebut Pemerintahan Jokowi Mandulkan KPK dan MK

Anggota Komisi I DPR Fadli Zon mengkritisi Presiden Joko Widodo atau Jokowi, dinilainya berhasil memandulkan KPK dan MK.
Anggota Komisi I DPR Fadli Zon mengkritisi Presiden Joko Widodo atau Jokowi, dinilainya berhasil memandulkan KPK dan MK. (foto: Twitter).

Jakarta - Anggota Komisi I DPR Fadli Zon mengkritisi Presiden Joko Widodo atau Jokowi, dinilainya berhasil memandulkan dua (2) lembaga yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK). 

Politikus Gerindra itu berpendapat, kini dua lembaga yang menjadi simbol demokrasi itu sudah dikuasai oleh eksekutif.

Kenapa kekuasaan oligarki justru kian terkonsolidasi.

“Dalam setahun terakhir, pemerintahan @jokowi telah memandulkan dua lembaga yang menjadi ikon demokrasi di Indonesia, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) @KPK_RI dan Mahkamah Konstitusi (MK) @officialMKRI,” cuit Fadli Zon dalam akun Twitter pribadinya @fadlizon, dilihat Tagar pada Kamis, 31 Desember 2020.

Baca juga:  FPI Dibubarkan Tanpa Pengadilan, Fadli Zon: Pembunuhan Demokrasi

Kata Fadli, pemerintah telah memandulkan 2 lembaga tersebut melalui revisi undang-undang (UU) yang digodok legislatif dan eksekutif.

“Pemerintah dan DPR sebelumnya telah mensahkan revisi UU KPK dan UU MK. Sesudah UU MK direvisi, keputusan MK tak lagi bersifat mengikat DPR dan Pemerintah,” ucapnya.

Jokowi Fadli ZonAnggota Komisi I DPR Fadli Zon (kanan) menilai pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kiri) memandulkan KPK dan MK.  (foto: merdeka.com/arie basuki).

Diketahui, usai diganjar revisi UU, sepanjang tahun 2020 saja sudah ada 43 pegawai KPK yang mundur dari komisi antirasuah. Di sisi lain, Pasal 59 ayat 2 UU tentang MK juga dihapus untuk memperkuat kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Pasal 59 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK sebelumnya berbunyi, "Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Baca juga: Fadli Zon Minta Pemerintah Jawab, Kenapa FPI Tak Dilarang Sejak 2019

Politisi Partai Gerindra itu menganggap demokrasi di Indonesia mengalami lonjakan kemunduran di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal itu ditandai dengan merebaknya kekuasaan oligarki di periode kedua pemerintahan.

“Demokrasi terus mengalami mengalami kemunduran di era @jokowi, terutama dalam setahun terakhir, dan kenapa kekuasaan oligarki justru kian terkonsolidasi,” ujar Fadli Zon. []

Berita terkait
Fadli Zon Tantang Gus Yaqut Debat, Ruhut: Jangan Ladeni Ember Bocor
Politisi PDIP Ruhut Sitompul anggap Anggota Komisi I DPR Fadli Zon sebagai ember bocor karena tantang Menag Yaqut Cholil Qoumas Gus Yaqut berdebat
Fadli Zon Tantang Gus Yaqut Debat Terbuka Soal Populisme Islam
Fadli Zon tantang Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas untuk berdebat secara terbuka terkait populisme Islam.
Fadli Zon: Isu Radikal - Terorisme Membuat Calon Investor Kabur
Anggota Komisi I DPR Fadli Zon meminta pemerintah segera hentikan isu radikalisme dan terorisme hanya membuat calon investor kabur.
0
Fadli Zon Sebut Pemerintahan Jokowi Mandulkan KPK dan MK
Anggota Komisi I DPR Fadli Zon mengkritisi Presiden Joko Widodo atau Jokowi, dinilainya berhasil memandulkan KPK dan MK.