Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait polemik limit kartu kredit Rp 30 miliar yang sempat disinggung oleh Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
"Kadang-kadang kami memerlukan itu. Apalagi eranya ini kan era cashless. Sekarang kan mohon maaf, saya saja tidak bawa dompet nih, tidak bawa uang cash, era cashless," ucap Erick, Selasa, 6 Juli 2021.
Erick mengatakan penggunaan kartu kredit bukan untuk kepentingan pribadi. Namun, penggunaan Kartu kredit tersebut hanya bisa digunakan untuk operasional perusahaan.
Saya rasa tugasnya seorang komisaris mengawasi kinerja direksi saya rasa hal itu sah-sah saja dan ini bagian dari check and balance.
"Kartu itu kadang-kadang dibutuhkan untuk operasional, bukan untuk pribadi," ucap Erick.
Menurutnya, seorang komisaris seperti Ahok wajar saja mengecek seluruh fasilitas perusahaan, termasuk kartu kredit. Hal ini bagian dari tugas komisaris yang mengawasi kinerja direksi.
"Saya rasa begini, kan tugasnya seorang komisaris, mengawasi kinerja direksi. Saya rasa hal itu sah-sah saja dan ini bagian dari check and balance," ujarnya.
Sebelumnya, Ahok membongkar fasilitas kartu kredit direksi dan komisaris Pertamina. Untuk dirinya sendiri, ia mengaku mendapatkan fasilitas kartu kredit dengan limit mencapai Rp 30 miliar.
Setelah heboh soal fasilitas kartu kredit Pertamina yang memiliki limit Rp 30 miliar untuk Ahok, dokumen terkait limit kartu kredit super group Pertamina sebesar Rp 420 miliar bocor ke publik. []
