Epyardi Asda Calon Bupati Solok Terkaya, Ini Daftar Hartanya

Epyardi Asda tercatat sebagai calon bupati Solok terkaya. Total kekayaannya mencapai Rp 73 miliar lebih.
Epyardi Asda, calon bupati Solok. (Foto: Tagar/Istimewa)

Solok - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan daftar kekayaan calon bupati Solok yang akan bertarung di Pilkada 2020. Dari tiga kandidat yang resmi diumumkan KPU, Epyardi Asda tercatat memiliki harta paling banyak.

Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di halaman elhkpn.kpk.go.id, KPK merilis total harta kekayaan mantan anggota DPR RI itu mencapai Rp 73.068.321.453. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari harta bergerak dan tidak bergerak.

Epyardi tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai Rp 18.486.825.000. Rincinya, tanah dan bangunan di Jakarta senilai Rp 900 juta, tanah dan bangunan di Jakarta Timur juga senilai Rp 900 juta. Kemudian, tanah di Jakarta Utara senilai Rp 1.213.260.000. Lalu, tanah dan bangunan di Jakarta Utara senilai Rp 1.009.125.000.

Selanjutnya, tanah dan bangunan di Jakarta Utara senilai Rp 2.464.440.000. Seterusnya, tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai Rp 10 miliar. Kemudian, tanah di Kota Pariaman senilai Rp 1,5 miliar dan tanah beserta bangunan di Kota Padang senilai Rp 500 juta.

Selain itu, Epyardi juga tercatat memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp 3.760.000.000. Rincinya, 1 mobil Toyota Vellfire tahun 2012 senilai Rp 460 juta. Mobil Lexus LX 570 AT tahun 2015 senilai Rp 1,5 miliar, 1 Toyota Vellfire tahun 2018 senilai Rp 1 miliar. Selanjutnya, 1 mobil Toyota Fortuner Rp 300 juta dan mobil BMW senilai Rp 500 juta.

Pasangan Jon Firman Pandu dalam Pilkada Solok ini, juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp 49.041.496.453. Sedangkan harta lainnya mencapai Rp 1.780.000.00. Selain itu, Epyardi juga tercatat tidak memiliki hutang.

“Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapa pun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana,” tulis KPK.

Posisi kedua ditempat calon bupati Desra Ediwan Anantanur dengan total kekayaan mencapai Rp 4.161.084.861. Mantan wakil bupati Solok dua periode ini juga tercatat memiliki hutang sebesar Rp 600 juta.

Pasangan Adli di Pilkada Kabupaten Solok ini tercatat memiliki harta tanah dan bangunan senilai Rp 4.500.000.000. Rincinya, tanah dan bangunan di Kota Padang senilai Rp 1,5 miliar dan tanah beserta bangunan di Solok senilai Rp 3 miliar.

Desra hanya tercatat melaporkan satu unit mobil Honda Civc senilai Rp 130 juta dan harta bergerak lainnya Rp 80 juta. Dia juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp 51.084.861.

Juru kunci dipegang calon bupati Nofi Candra yang akrap disapa NC. Dia tercatat memiliki total harta kekayaan Rp 3.232.333.950 dan minus karena memiliki hutang 3.263.000.00.

Pasangan Yulfadri Nurdin ini memiliki tanah dan bangunan Rp 5.426.000.000. Rincinya, tanah dan bangunan di Solok senilai Rp 300 juta. Kemudian, tanah senilai Rp 500 juta di Kabupaten Agam. Selanjutnya, tanah di Solok senilai Rp 3 miliar, tanah di Solok senilai Rp 250 juta dan dan tanah beserta bangunan di Tangerang Selatan senilai Rp 1.376.000.000.

Selain itu, NC juga tercatat memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp 713.000.000. Satu sepeda motor Yamaha Rp 8 juta, honda vario Rp 10 juta. Kemudian, mobil Toyota Alphard Rp 400 juta, mobil Avanza Rp 125 juta, mobil honda jazz Rp 170 juta. Serta, harta bergerak lainnya senilai Rp 37.500.000.

Nofi juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp 318.833.950. Dengan begitu, total harta kekayaannya mencapai Rp 6.495.333.950. Namun karena memiliki hutang Rp 3.263.000.000, kekayaan NC tercatat hanya Rp 3.232.333.950.

“Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tulis KPK dalam pengumuman itu. []


Berita terkait
Insentif Nakes RSUD Arosuka Solok Belum Cair, Ini Kata Dirut
Tenaga kesehatan penanganan Covid-19 di RSUD Arosuka Solok masih menunggu pencairan insentif.
Seorang Komisioner KPU Solok Selatan Meninggal Dunia
Seorang Komisioner KPU Solok Selatan meninggal dunia di RSUD Solok Selatan.
Bawaslu Solok Bongkar 1.916 APK Calon Kepala Daerah
Bawaslu Kabupaten Solok menertibkan sebanyak 1.916 Alat Peraga Kampanye (APK) calon kepala daerah.
0
MAKI Daftarkan Uji Materi soal TWK Pegawai KPK ke MK
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia mengajukan uji materi soal tes wawasan kebangsaan pegawai KPK ke Mahkamah Agung yang saat ini menjadi polemik.