Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo membantah tudingan ada perlakuan istimewa yang diberikan kepada sejumlah kader Partai Gerindra yang merupakan perusahaan atau eksportir yang mendapatkan izin untuk mengekspor benih lobster.
"Yang memutuskan [perusahaan mana yang boleh mengekspor benih lobster] juga bukan saya, tetapi tim. Surat pemberian izin itu tidak dari menteri, tetapi dari tim yang sudah ada," kata Edhy Prabowo seperti dilansir Tagar dari Antara, Senin, 13 Juli 2020.
Ia menuturkan siapapun yang ingin mendaftar ekspor benih lobster diserahkan kepada tim lintas Direktorat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menurut Edhy, tim tersebut nantinya akan memutuskan sesuai regulasi yang berlaku apakah perusahaan sudah memenuhi syarat atau belum sebagai eksportir benih lobster.
"Ada cerita-ceritanya saya yang menentukan salah satu perusahaan. Tidak benar itu. Sudah ada timnya. Tim budi daya, tim perikanan tangkap, karantinanya, termasuk saya libatkan Irjen. Semuanya terlibat, ikut turun tangan," ucapnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR. (Foto: Antara/Dhemas Reviyanto)Indikasi praktik kolusi
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai adanya indikasi praktik kolusi yang dilakukan Edhy Prabowo dalam bisnis ekspor benih lobster. Pasalnya, banyak orang-orang dalam pusaran politiknya yang mendapat izin menjadi eksportir benih lobster.
Berdasarkan catatatnya, dari 30 lebih perusahaan ekspor yang lolos perizinan politisi yang terlibat rata-rata berasal dari Partai Gerindra. Sisanya, politisi yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gelora, dan Partai Golkar.
“Pak Edhy Prabowo adalah Wakil Ketua Umum Bidang Keuangan dan Pembangunan Nasional DPP Partai Gerindra, sedangkan para politisi yang mendapatkan izin rata-rata juga dari Partai Gerindra. Apa ini bukan praktik kolusi?” ujar Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati dalam keterangan resmi yang diterima Tagar, Rabu, 8 Juli 2020.
Permen KKP dinilai janggal
Deputi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Kurniawan menemukan kejanggalan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.
Salah satunya, yakni keputusan mengeluarkan izin ekspor benih lobster oleh 30 perusahaan yang beberapa di antaranya milik 'kawan politik' Edhy Prabowo. Apalagi, kata dia permen baru ditandatangani 4 Mei, artinya baru tiga bulan yang lalu.
"Nah dalam jangka waktu tiga bulan yang lalu, sudah ada perusahaan eksportir yang sudah berani melakukan ekspor, sementara ada syarat-syarat di situ. Ini kan jadi aneh," ujar Kurniawan seperti dikutip dari channel YouTube TagarTV, Rabu 8 Juli 2020.
Meski menuai cibiran atas izin pengambilan dan ekspor benih lobster, ia tak mau mempermasalahkan hal tersebut. Sebab, keputusan yang diambilnya sudah berdasarkan kajian ilmiah dan mengikuti semua prosedur.
Alasan utamanya mengeluarkan izin tersebut ingin menghidupkan kembali puluhan ribu nelayan penangkap benih yang kehilangan pekerjaan dan mendorong majunya budidaya lobster nasional tanpa mengabaikan keberlanjutan.
“Saya tidak peduli dibully, yang penting saya berbuat yang terbaik untuk masyarakat saya. Saya enggak takut dikuliti, karena yang saya perjuangkan bagaimana masyarakat kita bisa makan, dan itu sesuai perintah Presiden,” ujar dia. []
