Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa pemerintah kembali menambah alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial (Perlinsos) dan penanganan kesehatan.
“(Anggaran sektor) kesehatan naik lagi, dari Rp 193,93 triliun menjadi Rp 214,95 triliun. Perlinsos naik dari Rp 153,86 triliun ke Rp 187,84 triliun,” ujar Menkeu dalam Keterangan Pers Bersama mengenai Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat, 17 Juli 2021, malam, secara virtual.
Lebih lanjut Menkeu pun menjelaskan mengenai bantuan yang diberikan pemerintah tersebut. Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH), dengan sasaran 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Total alokasi anggaran untuk program ini adalah Rp 28,31 triliun.
Adapun besaran bantuan yang diterima KPM bergantung kepada komposisi keluarga tersebut. Untuk keluarga dengan ibu hamil, per tahunnya menerima Rp 3 juta, keluarga yang memiliki anak balita menerima Rp3 juta, memiliki anak siswa SD Rp 900 ribu, memiliki anak siswa SMP Rp 1,5 juta, memiliki anak siswa SMA Rp 2 juta, terdapat kaum disabilitas Rp 2,4 juta, dan keluarga dengan lansia mendapatkan Rp 2,4 juta.
“Jadi untuk 10 juta keluarga ini, kalau rata-rata anggota keluarganya empat dalam satu keluarga, kira-kira mungkin penerima manfaatnya 40 juta,” ujar Menkeu.
Kedua, Program Kartu Sembako, sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk 12 bulan ditambah dua bulan (Juli-Agustus 2021), dengan sasaran 18,8 juta KPM atau setara dengan 75,2 juta orang. Total alokasi anggaran untuk program ini adalah Rp 49,89 triliun.
Pelepasan puluhan ribu paket bansos di Kota Solo Jateng, yang dihadiri Kapolri, Panglima TNI, Menteri Kesehatan, dan Gubernur Jawa Tengah. (Foto: Tagar/Dok PMJ).“Untuk Kartu Sembako akan ditambahkan dua bulan ekstra di bulan Juli-Agustus ini. Sehingga mereka [KPM] akan dapat Rp 200 ribu ditambah Rp 200 ribu, sama dengan Rp 400 ribu bagi keluarga pemegang Kartu Sembako. Jadi mereka mendapatkan untuk tahun 2021 (sebanyak) 14 bulan pembayaran,” ujar Sri Mulyani.
Ketiga, Program Bantuan Beras Bulog, sebesar 10 kilogram untuk penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Kartu Sembako, dengan sasaran 28,8 KPM atau setara 115,2 juta orang.
“Beras sepuluh kilogram per keluarga ini akan diberikan beras yang berasal dari Bulog, dengan anggaran yang kita sediakan sebesar Rp 3,58 triliun,” kata Menkeu.
Keempat, Bantuan Sosial Tunai (BST), sebesar Rp 300 ribu, dengan sasaran 10 juta KPM atau sekitar 40 juta orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 17,46 triliun. Periode bantuan selama enam bulan (Januari-April) dan (Mei-Juni, yang dibayarkan di bulan Juli).
Kelima, Bantuan Tunai Usulan Pemerintah Daerah, sebesar Rp200 ribu per bulan per KPM selama enam bulan, dengan sasaran 5,9 juta KPM usulan daerah di luar penerima Kartu Sembako dan BST. Tambahan anggaran yang diperlukan untuk bantuan ini adalah sebesar Rp 7,08 triliun.
“Menteri sosial juga menerima permintaan dari daerah 5,9 juta keluarga yang diharapkan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi kita telah memutuskan bahwa keluarga ini akan diberikan sama seperti keluarga penerima Kartu Sembako,” ujar Menkeu.
Keenam, Diskon Listrik, untuk pelanggan 450VA dan 900VA, yang diperpanjang sampai Desember 2021, dengan sasaran 32,6 juta pelanggan.
“Untuk ini kita akan menambahkan anggaran subsidi diskon listrik sebesar Rp1,91 triliun, sehingga alokasi untuk program diskon listrik yang tadinya Rp7,58 triliun akan naik menjadi Rp9,49 triliun,” kata Sri Mulyani.
Ketujuh, Bantuan Rekening Minimum Biaya Beban/Abodemen Listrik, yang diperpanjang sampai Desember 2021, dengan sasaran 1,14 juta pelanggan.
Lebih lanjut Menkeu mengatakan, “Yang selama ini kita alokasikan dan akan selesai pada bulan September, kita juga akan perpanjang sepanjang tahun sampai dengan Desember, sehingga akan ada tambahan Rp 420 miliar dari anggaran yang tadinya Rp 1,69 triliun. Dalam hal ini total anggaran untuk bantuan rekening minimum atau biaya abodemen ini menjadi Rp 2,11 triliun.”
Kedelapan, Program Prakerja, dengan total sasaran sebanyak 8,4 juta peserta. Alokasi anggaran ditambah dari Rp20 triliun (untuk 5,6 juta peserta), menjadi Rp 30 triliun dengan tambahan 2,8 juta orang sasaran lainnya.
“Beberapa survei menggambarkan bahwa Program Prakerja ini cukup membantu para pencari kerja atau yang terkena PHK,” imbuhnya.
Ketujuh, Subsidi Kuota Internet, bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen, yang diperpanjang sampai Desember 2021, dengan sasaran 38,1 juta pelajar/tenaga pendidik baik di sekolah umum maupun sekolah keagamaan.
“Kami masih akan terus bersama Menteri Pendidikan dan Kementerian Agama, karena ini menyangkut semua sekolah, termasuk sekolah keagamaan (madrasah, pesantren) ada 38,1 juta siswa dan tenaga pendidik. Kami sudah alokasikan Rp 5,54 triliun untuk meng-cover sampai dengan bulan Desember nanti. Sehingga totalnya nanti akan menjadi Rp 8,53 triliun dari yang alokasi sekitar Rp3 triliun,” ungkap Menkeu.
Kesepuluh, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, sebanyak Rp 300 ribu per bulan per KPM selama 12 bulan, dengan target 8 juta KPM. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp 28,8 triliun.
Direktorat Binmas Polda Sumut menyalurkan bansos dari Kepala Polda kepada warga Kecamatan Tanjung Morawa yang terdampak Covid-19. (Foto: Tagar/Andi Nasution).
Dalam upaya mempercepat penyaluran BLT Desa yang saat ini baru tersalurkan bagi sekitar satu juta penerima ini, ujar Menkeu, pemerintah telah melakukan relaksasi dalam berbagai peraturan agar pemerintah desa tidak lagi mendapatkan hambatan untuk segera menyalurkan dana tersebut kepada para KPM yang belum mendapatkan PKH, Kartu Sembako, maupun BST.
“Kami dengan Kementerian Desa akan terus memonitor dan meyakinkan supaya ini terjadi percepatan di bulan Juli seperti Pak Menko tadi sampaikan. Kalau sampai tidak terjadi, kita juga akan mencoba melakukan intercept, sehingga uang itu sudah ada, tapi belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat akan bisa kita hindarkan. Kita ingin segera uang itu masuk ke dalam masyarakat dan membantu mereka,” ujar Menkeu.
Selain bantuan tersebut, imbuh Menkeu, pemerintah juga memberikan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan antara lain melalui Bantuan Pelaku Usaha Mikro. Total alokasi anggarannya adalah Rp 15,36 triliun untuk 12,8 juta usaha mikro dengan indeks bantuan Rp 1,2 juta per pelaku usaha.
“Kemudian untuk UMKM, pemerintah telah memberikan 9,8 juta penerima UMKM yang sudah disalurkan sebesar Rp11,76 triliun. Saat ini, bulan Juli hingga September kami minta kepada Kementerian KUKM masih ada anggaran Rp3,6 triliun yang bisa diberikan kepada 3 juta peserta baru,” imbuhnya.
Tak hanya bantuan yang berasal dari APBN, Menkeu mengungkapkan, terdapat juga anggaran Perlinsos yang berasal dari APBD yang realisasinya juga masih belum optimal (TGH/UN)/setkab.go.id. []
