Surabaya - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur merespon isu penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 yang disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar NU (PBNU), Said Aqil Siroj.
Katib Syuriah PWNU Jawa Timur, KH Safruddin Syarif mengatakan penundaan Pilkada Serentak 2020 ini juga mementingkan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Sehingga, imbauan PBNU menurutnya merujuk dari temuan penularan Covid-19 yang kian meningkat.
Akhirnya kita khawatirkan terjadi pembludakan orang-orang terpapar Covid-19.
"Pastinya setuju, di Jakarta khususnya, peningkatan pasien penderita Corona ini sangat signifikan," kata Kiai Safruddin saat dihubungi Tagar, Senin, 21 September 2020.
Sementara itu, dengan adanya tahapan Pilkada yang sangat sulit untuk menjaga protokol kesehatan, Kiai Safruddin menyampaikan hal ini bisa berdampak pada munculnya klaster baru.
"Akhirnya kita khawatirkan terjadi pembludakan orang-orang terpapar Covid-19," tutur dia.
Selain itu, Kiai Safruddin menyebut pihaknya memiliki harapan besar terkait siapnya vaksin Corona pada akhir 2020 nanti. Setelah dilakukan langkah ini, maka menurutnya pilkada dapat digelar, karena sistem kekebalan tubuh masyarakat akan cukup baik.
"Nah, mungkin kalau misalnya kita geser setelah adanya vaksinasi beberapa bulan ke depan, kita meyakini kekebalan masyarakat dan bangsa Indonesia khususnya yang melaksanakan Pilkada kita harapkan tidak mudah terpapar Covid-19. Jadi ini sebenarnya pemikirannya murni untuk kesehatan masyarakat," ujar dia.
Di kesempatan yang sama, Kiai Safruddin menegaskan imbauan ini murni untuk kesehatan dan keselamatan masyarakat. Pihaknya tak memiliki kepentingan politik sama sekali.
"Di Jatim kita menjaga bagaimana institusi NU tidak dibawa-bawa pada saat terjadinya Pilkada. Hanya itu saja instruksi yang sudah kita keluarkan. Itu pun sebenarnya sebatas usulan, jadi PBNU sebatas usulan. Artinya kita sangat peduli betul dengan kesehatan masyarakat dan membantu pemerintah di dalam penanganan Covid-19," ucap dia.
Tak hanya itu, Kiai Safruddin juga menyoroti sejumlah tahapan Pilkada serentak di Jatim yang masih terlihat pelibatan massa hingga memicu kerumunan, tanpa protokol Covid-19. Seperti saat pendaftaran pasangan calon kemarin yang masih tak mereapkan protokol kesehatan.
"Yang jelas kita sudah memberikan sebuah petunjuk karena pendaftaran kemarin saja kita akui di beberapa daerah itu jelas tidak bisa menerapkan protokol kesehatan. Kita lihat realnya saja. Belum lagi kalau kampanye," ucap kiai Safruddin.[]
