TAGAR.id - Dua lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengajukan pengaduan ke Pengadilan HAM Eropa (ECHR - European Convention on Human Rights) bahwa Prancis membantu operasi intelijen Mesir yang menurut mereka digunakan untuk membunuh warga sipil, kata sebuah outlet berita investigasi, Kamis (8/2/2024).
Pada November 2021, situs berita Disclose melaporkan bahwa Mesir menggunakan bantuan Prancis di bawah operasi intelijen "Sirli" yang secara resmi merupakan bagian dari perang melawan terorisme, untuk mengebom para tersangka penyelundup di sepanjang perbatasan Libya.
Disclose mengklaim bahwa pasukan Prancis terlibat dalam setidaknya 19 serangan terhadap warga sipil antara tahun 2016 dan 2018.
Kedua LSM yang mengajukan pengaduan hukum tersebut, Egyptians Abroad for Democracy dan Code Pink-Women For Peace, mengatakan bahwa penolakan pengadilan Prancis untuk melakukan penyelidikan berdasarkan laporan tersebut merupakan pelanggaran HAM, terutama hak untuk hidup dan hak atas peradilan yang adil.
Pengaduan awal mereka ke pengadilan Prancis pada tahun 2022 ditolak, sebuah keputusan yang kemudian dikonfirmasi oleh kantor kejaksaan Paris, kata pengacara mereka Louise Dumas.
Karena semua kemungkinan untuk mengambil tindakan hukum di Prancis sudah dicoba, kedua LSM itu akhirnya membawa kasus ini ke ECHR yang berbasis di Strasbourg, kata Disclose.
Pada bulan September, reporter Disclose Ariane Lavrilleux ditahan selama dua hari menyusul publikasi artikel tersebut.
Rumah Lavrilleux digeledah dan dia ditangkap untuk diinterogasi oleh agen DGSI, badan intelijen dalam negeri Prancis, sehingga memicu protes.
Disclose mengecam "serangan yang tidak dapat diterima terhadap perlindungan sumber" -- sebuah pandangan yang didukung oleh kelompok Jurnalis Tanpa Tapal Batas (RSF).
Outlet berita tersebut mengatakan laporannya didasarkan pada ratusan dokumen rahasia.
Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan ada peringatan dari pejabat di pemerintahan Perancis, namun operasi tersebut tidak dipertanyakan, kata Disclose.
Sebaliknya, kementerian pertahanan Perancis mengajukan keluhan atas "pelanggaran kerahasiaan pertahanan nasional" setelah artikel tersebut dipublikasikan.
Seorang mantan tentara Perancis, yang dicurigai menjadi sumber Disclose, telah didakwa membocorkan rahasia militer dan ditempatkan di bawah pengawasan peradilan.
Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard, mengatakan, "Sangat mengerikan bahwa, hampir dua tahun setelah terungkapnya Prancis diduga terlibat dalam eksekusi di luar hukum terhadap ratusan orang di Mesir, jurnalislah yang mengungkap kekejaman ini yang menjadi sasaran, dan bukan mereka yang bertanggung jawab." (ab/lt)/AFP/voaindonesia.com. []