Padang - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat Amnasmen mengatakan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Solok Selatan dan Kabupaten Solok berpotensi tidak dilaksanakan.
"Sebenarnya ada tiga daerah yang belum tanda tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Tanah Datar, Solok Selatan dan Kabupaten Solok," kata Amnasmen Selasa 29 Oktober 2019 di Rumah Dinas Gubernur Sumbar.
Amnasmen menjelaskan, untuk Tanah Datar, besaran anggaran sudah ada titik temunya namun NPHD belum ditandatangani karena bupati daerah itu masih cuti.
Sementara Solok selatan dan kabupaten solok masih belum menemukan titik terang, antara jumlah anggaran kebutuhan KPU dengan yang disetujui Pemda.
Sebenarnya ada tiga daerah yang belum tanda tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Tanah Datar, Solok Selatan dan Kabupaten Solok.
"Namun Pemprov dan kpu provinsi sudah mencoba memfasilitasi hal itu, bahkan pembahasan dengan Solok Selatan sampai jam 12 malam kemarin masih dibahas agar bagaimana ketemunya antara kebutuhan KPU dengan fasilitas dari daerah," sambung dia.
Hingga berita ini ditulis, dua daerah tersebut masih melakukan pembahasan. Amnasmen berharap, segera dituntaskan dan mendapatkan kesepakatan antara KPU dengan Pemda.
"Jika tidak tuntas Selasa ini, maka Kamis depan akan dipanggil ke Jakarta dan akan ada penandatanganan NPHD di sana nanti," kata mantan Ketua KPU Kota Solok ini.
Diketahui, KPU Solok Selatan mengajukan anggaran pilkada sebesar 26 miliar namun baru disetujui 14 miliar oleh Pemda. Untuk Kabupaten Solok jumlah anggaran yang dibutuhkan sebanyak 28 miliar dan Pemda baru menyanggupi 17 miliar.
"Kami sudah mencoba merasionalisasi dan diangka 21 miliar memang harus difasilitasi, kalau tidak akan berpotensi tidak ada pilkada di Solsel. Mau tidak mau harus dipenuhi angka tersebut. Kita sudah minta pada kedua Pemda, jika pemda tidak mampu kita maklumi dan surat KPU di jawab bahwa anggaran Pemda tidak mencukupi," jelas dia usai penandatangani NPHD di Rumah Dinas Gubernur.
Dikatakan Amnasmen, KPU Sumbar berkomitmen seluruh realisasi anggaran akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, transparan, efektif dan se-efisien mungkin. Ke depan, dia bertekad akan lebih fokus melaksanakan tahapan yang sebelumnya memang sudah dimulai.
Pencairan awal anggaran pilkada diperkirakan sebesar 2,5 miliar untuk sosialisasi, publikasi persiapan calon perseorangan dan persiapan pembentukan badan adhock di bulan November dan Desember sudah mesti dilakukan.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, besaran anggaran kebutuhan pilkada KPU Sumbar sudah menemukan titik tengahnya dan dalam waktu dekan anggaran sudah bisa dicairkan.
"Tergantung dari yang akan menggunakan anggaran, secepatnya sudah bisa dicairkan," tutup Irwan. []
Baca juga:
- Digigit Anjing Liar, Warga Solok Terjangkit Rabies
- Tari Piring Massal Solok Selatan Pecahkan Rekor MURI
- Balita di Solok Tewas Usai Ditabrak Minibus
